Lima Poin Putusan Pemberhentian Fadli Hasan

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmit Hemu, saat menerima SK Pemberhentian Wabup Gorontalo.(fRG)

RadarGorontalo.Com – Berlangsung tertutup selama 15 menit sejak pukul 21.00 WITA Jumat (16/03) tadi. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, tentang Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan. Yang diberikan langsung Gubernur Gorontalo Ruli Habibie, pada Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, S.Pd. M.Pd. Membuat semua kalangan bertanya-tanya, atas isi SK putusan Mendagri RI tersebut. Tepat diakhir wawancara bersama media, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmit Hemu, pun membukan putusan yang masih dikemas dalam amplop berwarna coklat itu. “Oke-oke, saya buka ya,” ucap Aleg dari Fraksi PDIP Gorontalo itu, sembari mengucapkan Bismillah.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI.

Selain tercantum kop Mendagri RI, dan nomor SK Mendagri 132.75-409 tahun 2018, tentang pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo. Ternyata ada lima poin putusan, yang tercantum dalam isi SK Mendagri itu. Diantaranya Keputusan Mendagri RI nomor 132.75-570 Tahun 2016, tangga 12 Februari 2016. Yang menyebutkan Hi. Fadli Hasan, ST. M.Si, disahkan pengangkatannya sebagai Waki Bupati Gorontalo masa jabatan tahun 2006-2021.

Kemudian putusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2007, tangga 22 September 2017. Tentang pernyataan pendapat, Wakil Bupati Gorontalo telah melanggar sumpah atau janji jabatan. Ke tiga putusan Mahkama Agung RI nomor 03 P/KHS/2017, tanggal 30 Oktober 2017. Yang menyatakan bahwa, Keputusan DPRD Kabupate Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2007, tangga 22 September 2017. Tentang pernyataan pendapat, Wakil Bupati Gorontalo telah melanggar sumpah atau janji jabatan, sudah berdasarkan hukum.

Isi surat bagian ke empat, yakni keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo nomor 03/KEP/PIM/DPRD/XI/2017 tanggal 6 November 2017. Tentang usulan pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo. Terakhir ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Yang menegaskan bahwa, Wakil Bupati Gorontalo, terbukti melanggar sumpah dan janji jabatan. “Surat ini kami segera tindak lanjuti, IsyaAllah Senin kami gelar rapatnya,” tukas Sahmit Hemu.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.