Laporan di Bawaslu Dianggap Basi, Berkas NKRI Sudah Lengkap

Cagub Rusli Habibie kampanye di Pohuwato

RadarGorontalo.com – Tim advokasi NKRI melalui Meyke Camaru,SH menanggapi laporan Ketua Hanura Adhan Dambea dan Kuasa Hukum Paslon HATI di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam penjelasannya Meyke mengatakan, laporan itu basi.

Meyke justru mengaku heran, dengan langkah kuasa hukum HATI yang mensomasi KPU. Karena menurutnya, dalam penyelesaian penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu tak mengenal instrumen somasi. “Yang ada hanyalah penyelesaian sengketa terhadap keberatan penetapan keputusan KPU terkait syarat calon melalui Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kab/Kota, dan upaya hukumnya ke PTTUN dan Mahkamah Agung, dan semua tahapan itu sudah di lewati,” ungkap Meyke.

Dikatakannya lagi, mengenai aturan perundangan terkait Pilkada serentak, semuanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal sebagaimana PKPU No. 7 Tentang perubahan PKPU No. 3 Tahun 2016 dan khusus pencalonan diatur dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. “Paslon NKRI mengikuti semua tahapan dan berpedoman pada dasar hukum tersebut, dan terang benderang, tidak ada yang disembunyikan,” tambah Meyke.

Apalagi, dalam pemenuhan syarat calon Gubernur, KPU Provinsi Gorontalo telah menerima berkas pendaftaran semua bakal calon (tahapan 19 September – 25 September 2016). Drs. Rusli Habibie yang menyertakan semua dokumen persyaratan calon kepala daerah termasuk syarat yang ditentukan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan pasal 42 ayat (1) huruf (i) angka (3). Atas semua dokumen syarat calon yang disampaikan oleh Drs. Rusli Habibie, KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan verifikasi dan menyatakan Drs. Rusli Habibie memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah Gorontalo untuk Pilkada 2017 melalui keputusan KPU Nomor: 14/ Kpts/ KPU-Prop.027/ 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

Terhadap Keputusan KPU Nomor: 14/ Kpts/ KPU-Prop.027/ 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo 2017 tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan Lampiran PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota 2017 dapat diajukan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi, Paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU Provinsi atau paling lambat 27 Oktober 2016 dengan memperhatikan penetapan KPU Provinsi Gorontalo tanggal 24 Oktober 2016. Pengajuan permohonan sengketa ke Bawaslu merupakan tahapan awal untuk memasuki sengketa lebih lanjut baik PTTUN maupun ke MA. “Jadi Laporan Adhan Dambea dan Paslon Hati dalam tahapan sekarang ini, kelihatan terlalu dipaksakan. Dan saya selaku tim Hukum NKRI memberikan penjelasan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo agar tidak terpengaruh pemberitaan dan pemahaman hukum yang keliru, yang di sampaikan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan,” harap Meyke.

Terkait dengan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 pasal 4 (1) huruf (f) dikatakan, “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan ( Culva Levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara,” dan pasal 42 ayat (1) huruf (i) angka (3) menyatakan : Bagi bakal calon dengan status Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan : Surat dari Pemimpin Redaksi Media Lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai bukti;
Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Surat Keterangan dari Kejakasaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai tim LO dan Hukum dari Pasangan NKRI telah memasukkan ketiga persyaratan tersebut yang di dapat dari prosedur dan Mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang menjadi polemik dan membuat galau Bapak Adhan Dambea dan Paslon Hati adalah Drs. Rusli Habibie hanya memasukan petikan putusan bukan Salinan Putusan, harusnya hal ini tidak dapat di laporkan sekarang karena sudah lewat waktu tahapan persyaratan calon dan penerimaan keberatan sebagai sengketa.

Akan tetapi demi untuk masyarakat provinsi Gorontalo kami jelaskan bahwa pemenuhan syarat calon sebagaimana PKPU Nomor 9 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan pasal 42 ayat (1) huruf (i) angka (3) telah berkesesuaian dengan surat Pengadilan Negeri Gorontalo No.: W.20.U.1/3848/HK.01/IX/2016, yang telah melampirkan petikan putusan atas nama terdakwa Drs. Rusli Habibie, M.AP., untuk pemenuhan persyaratan calon kepala daerah sesuai dengan PKPU 9 tahun 2016, bukti surat tersebut sudah di perlihatkan sewaktu terlapor di undang untuk di dengar keterangan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Ketentuan lain yang terkait dengan surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gorontalo dan Kejaksaan tentunya adalah kewenangan lembaga tersebut yang menjawabnya sehingga tidak melahirkan pradigma/ analisa hukum yang berbeda-beda. Memperhatikan hal-hal diatas KPU Provinsi Gorontalo tidak dapat digugat maupun dilaporkan lagi karena tahapan terkait persyaratan telah lewat dan Bawaslu dalam kewenangannya, sejatinya sebagai Pengawas Pilkada dapat melaksanakan Instrument pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU.8 Tahun 2015 pasal 134 (4) jo Perbawaslu No 11 Tahun 2014 pasal 21. (rg-50)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *