KPU Kota Gorontalo Dilapor ke Bawaslu

ADHA-CBD, Yakop Mahmud, SH, MH menyerahkan berkas laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 5 komisioner KPU Kota Gorontalo ke Bawaslu Provinsi Gorontalo

RadarGorontalo.com – Selasa (6/2), tim Penasehat Hukum (PH) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Adhan Dambea – Hardi Saleh Hemeto (ADHA-CBD) Yakop Mahmud, SH, MH resmi melaporkan 5 anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Kedatangan PH ADHA-CBD diterima secara resmi oleh anggota Bawaslu, Rahmad Mohi.

Saat dikonfirmasi RADAR Gorontalo, Yakop Mahmud mengaku melaporkan 5 komisioner KPU Kota Gorontalo yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan tahapan Pilwako yang diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2017. Dimana KPU Kota Gorontalo menerima berkas atau dokumen yang diserahkan salah satu bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang sudah melewati batas akhir tahapan. Seharusnya batas akhir pemasukan berkas persyaratan bakal calon adalah tanggal 20 Januari 2018.

Namun kemudian ada salah satu bakal calon yang menyerahkan berkas pada tanggal 26 Januari 2018 atau diluar dari batas waktu yang sudah ditentukan. “ini satu pelanggaran yang sangat fatal dilakukan komisioner KPU.” ujarnya. Yakop mengaku banyak bukti yang dimasukan terkait dengan laporan itu, termasuk surat dokumen dan keterangan ahli. “buktinya sudah diterima Bawaslu yang sesuai aturan perundang-undangan, nantinya Bawaslu akan meneruskan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).” tambahnya.

Yakop berharap ada sanksi tegas terhadap komisioner KPU Kota Gorontalo. Bukan hanya sanksi teguran, tapi harus ada sanksi keras. “kami berharap sanksinya sesuai aturan perundang-undangan yakni pemberhentian sebagai komisioner, karena apa yang komisioner lakukan merupakan pelanggaran yang sangat fatal.” tegas Yakop. Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rahmad Mohi mengaku sudah menerima laporan dari PH ADHA-CBD tentang dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Kota Gorontalo. Dan sebagai penyelenggara pemilu, Rahmad menegaskan Bawaslu berkewajiban melayani dan memproses setiap laporan yang ada. “Insya Allah laporan ini kami proses sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mekanisme penanganan laporan di Bawaslu.” tuturnya. (RG-46)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *