KPU – Bawaslu Beda Pendapat

Tak Masukkan LPSDK, Paslon Bisa Digugurkan 

RadarGorontalo.com – Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah dokumen yang wajib dimasukkan oleh pasangan calon peserta pilgub. Jika tak dilakukan hingga batas akhir masa kampanye, sanksinya si calon didiskualifikasi. Nah, anehnya antara KPU Provinsi dan Bawaslu berbeda pendapat. KPU mengaku LPDSK sudah masuk, sedangkan Bawaslu mengaku belum menerima salinannya, padahal sudah kirim surat. Bawaslu pun mengadukan masalah ini ke Bawaslu RI.

Saat dikonfirmasi Jumat (23/12) malam, komisioner KPU Ahmad Abdullah menjelaskan, kalau dokumen LPDSK sudah dimasukkan seluruh calon tepat pada batas pemasukan LPSDK tanggal 20 Desember. “Alhamdulillah tiga pasangan calon konsisten dan memasukan dokumen LPSDK sesuai dengan deadline yang diberikan,” ketusnya. Namun, ketika ditanyakan kenapa Bawaslu belum peroleh salinan dokumen dimaksud,? Ahmad menjawabnya dengan mengatakan, kalau pihaknya sudah lebih dulu mengumumkannya lewat portal berita milik KPU Provinsi Gorontalo, sehingga menurut Ahmad, tidak perlu lagi bagi KPU menyerahkan dokumen dimaksud.

Bahkan, Ahmad juga menambahkan, kalau KPU Provinsi Gorontalo, sampai dengan saat ini (kemarin,red), belum menerima surat permintaan dokumen LPDSK dari Bawaslu. Alasan inilah, yang kemudian mendasari KPU belum menyerahkan salinannya. “Tapi jika Bawaslu meminta, kami akan berikan,” ujarnya.

Hal berbeda justru disampaikan Nanang Masaudi Anggota Bawaslu. Menurutnya, sehari sebelum deadline pemasukan dokumen LPDSK, tepatnya 19 Desember, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan dokumen LPDSK ke KPU. “Sebelum menyurat kami sudah meminta secara lisan kepada KPU, tapi sampai dengan saat ini belum juga diberikan,” kata Nanang. “Bagaimana kami mengawasi ada sumbangan melebihi batasan yang ditentukan, sementara kami tidak diberikan salinan,” ketusnya lagi.

Sikap KPU itu, menurutnya bertentangan dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 13 tahun 2015 tentang sumbangan dana kampanye. Dimana Bawaslu, perlu mendapatkan salinan dokumen LPSDK. “Karena Bawaslu belum mendapatkan salinan dokumen, maka Bawaslu Provinsi pada tanggal 22 Desember itu, sudah melaporkan kepada Bawaslu RI bahwa Bawaslu Provinsi tidak mendapatkan salinan dokumen LPSDK,” pungkasnya. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *