KPK Akomodir Usulan Gorontalo Terkait Pelaporan LHKPN

Kunjungan kerja dan konsultasi jajaran Komisi Gabungan I dan II Deprov Gorontalo di KPK-RI, kemarin. (foto: warda)

RadarGorontalo.com – Persoalan lain yang tak kalah menariknya dikonsultasikan oleh jajaran Komisi Gabungan I dan II di Deprov Gorontalo, ke KPK-RI, adalah terkait pemasukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Yang lazimnya, tidak hanya dipersyaratkan kepada para calon-calon anggota legislatif (caleg) yang akan maju di setiap perhelatan Pemilu Legislatif (Pileg) saja.

Namun juga, turut dipersyaratkan kepada para anggota legislatif (aleg) di setiap tingkatan DPRD, di setiap akan berakhir masa periode keanggotaan mereka.

Nah, dalam pertemuan Komisi Gabungan I dan II dari Deprov Gorontalo dengan pihak KPK yang diwakili Kepala Tim Pendaftaran KPK, Amelia Rosanti, terungkap salah satu usul dari jajaran Deprov Gorontalo, untuk kelak dibawa dalam rapat kerja para pimpinan KPK.

Yakni, terkait pemeriksaan LHKPN yang tidak lagi dipersyaratkan kepada para aleg petahana atau yang tengah menjabat, ketika dia mencalonkan kembali sebagai caleg di Pileg berikutnya.

“Karena nantinya, pemeriksaan LHKPN yang disyaratkan kepada aleg petahana, kurang begitu efektif. Karena, hanya akan berselang beberapa bulan saja, melakukan hal yang sama.

Yakni, ketika dia (aleg petahana) akan mengakhiri masa periode-nya. Dan saat mencalonkan diri sebagai caleg kembali.

Itu kan jaraknya, hanya terpaut beberapa bulan. Iya kan?” ungkap Wakil Ketua Komisi I Deprov, AW Talib, usai konsultasi terkait pemasukan LHKPN di KPK tersebut.

Olehnya, lanjut AW Talib lagi, pada kesempatan itu, Deprov Gorontalo mengusulkan, bilamana pemasukan LHKPN para aleg-aleg petahana yang kembali mencalonkan di Pileg berikutnya, dilakukan setelah dia dinyatakan terpilih kembali.

“Jadi, tidak akan saling berdekatan selang waktunya. Antara aleg petahana yang akan mengakhiri masa periode-nya, lalu dimintakan lagi, ketika dia mencalonkan kembali di Pileg berikutnya.

Alangkah ideal-nya, bila LHKPN aleg Petahana dimintakan kembali, ketika dia telah dipastikan terpilih kembali.

Pun demikian, hal yang sama berlaku bagi aleg petahana, yang pindah tingkatan pencalonannya, misalnya dari DPRD Provinsi ke Kabupaten/Kota, maupun sebaliknya,” jelas dia.

Alhamdulillah, dari usul yang kami (Deprov) sampaikan ke KPK terkait pemasukan LHKPN, khususnya yang lazim dilakukan oleh aleg petahana itu, diterima oleh pihak KPK.

Untuk selanjutnya, akan dibawa dan dibahas ke rapat kerja pimpinan KPK, guna beroleh kebijakan aturan lebih lanjut,” terang AW Talib. (ay1)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *