Kota Gorontalo Serius Perangi Miras

ilustrasi miras

RadarGorontalo.com – Lama hidup di Manado, tetapi Marten Taha tak pernah mengenal minuman beralkohol. Tapi bukan berarti Marten tak tahu soal bahaya minuman jenis ini. Jadi kalau Marten melarang minuman keras (miras) di wilayahnya, itu sangat murni. Pertama, Marten tak pernah terlibat mabuk mabukan, sebab masa remajanya habis di bangku sekolah. Marten juga orangnya religius, santun dalam berucap dan bersikap.

Soal larangan sebenarnya Marten lebih keras dan tegas. Larangan berlaku bukan saja penjual eceran di pinggir jalan, tapi juga di hotel-hotel. Menurut Walikota, sejak 2012 lalu sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) sudah meminta Pemkot untuk merevisi perda miras, namun baru sekarang pemerintahan Marten berkesempatan merevisi Perda tersebut. Jadi kata Merten lagi dia mengharamkan Miras masuk Kota Gorontalo. Perang terhadap Miras bukan Permesta (perjuangan setengah hati.) “Kita akan sangat serius memerangi Miras,” kata Yudin Laliyo, mengutip kalimat yang diungkapkan Marten.

Hanya saja Marten punya cara sendiri memerangi Miras. Sanksi hukum yang dipertegas, sehingga rakyat tidak berani berjualan Miras. Kalau aturanya tak tegas maka, rakyat masih berani kucing kucingan berjualan Miras. Hari ini ditangkap besok mereka jualan lagi. Makanya sanksi hukum harus tegas. “Jadi revisi itu bukan penghapusan,” tegas Yudin, lagi mengutip penegasan Marten. Dan kalau Adhan belum mengerti, maka dia akan menjelaskannya. “Kalau ada yang ingin diketahui Adhan, tanya ke saya,” kilah Yudin, mengulang ungkapan Marten sambil tersenyum tipis.

Jumat (07/04) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang minuman beralkohol (Miras.red) ini, kembali dibahas dalam internal eksekutif Pemerintah Kota Gorontalo. Dipimpin langsung Assiten I Setda Kota Gorontalo Deddy Kadullah, berbagai pembahasan pun digulirkan diatas meja panjang di ruang kerjanya. Termasuk sedikit menambahkan penjelasan, bahwa perubahan Perda Miras itu adalah kehendak dari Pemerintah Pusat, yang di landasi oleh Peraturan Presiden. Dan Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, dari awal tidak pernah berniat merubah, apalagi menghapus Perda tersebut.

Namun karena Gorontalo adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Dan melalui perda yang baru ini, bemaksud untuk lebih mempertajam dan mempertegas aturan tersebut. Agar Kota Gorontalo bisa terbebas dari miras, serta semua dampak negatifnya. Memang yang menjadi sorotan orang awam, soal perubahan Perda ini adalah perubahan kata Larangan menjadi Pengendalian. Walaupun skali lagi, itu terjadi karena aturan Pusat/Perpres tidak membolehkan kata Larangan.

Tapi ada yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa sebenarnya Pengendalian lebih luas cakupannya dari pada semata-mata Pelarangan. Karena dalam pengendalian, selain mencakup unsur pelarangan, didalamnya juga mencakup unsur sanksi yang cukup berat apabila melanggar,” terang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo Hj Siti Dahlia Syarief, SH. MH.(rg-62)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *