Korupsi di Kantor Syahbandar Gorontalo, Terjadi Sejak 2014, Nilainya Milyaran

RadarGorontalo.com – Dugaan praktek korupsi berupa pungutan liar di kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, dibongkar Polres Gorontalo Kota. Diperkirakan, pungli yang sudah terjadi sejak 2014 itu, nilainya mencapai milyaran rupiah. Alhasil, Kasubsi status Hukum dan sertifikasi Kapal (KSOP) Gorontalo berinsial WB (56), ditetapkan sebagai tersangka.

Oleh penyidik Tipikor Polres Gorontalo Kota, WB dianggap telah melanggar pasal 12 huruf e UU nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 12 A ayat (2), UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakulan WB, tersebut karena dalam pengurusan ataupun penerbitan surat-surat dokumen kapal, diduga dalam prosesnya telah meminta sejumlah uang, yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan PNBP, yang telah di pertegas dalam PP nomor 5 tahun 2016.

Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota AKP. Tumpal Alexander, menjelaskan praktek tersangka terbongkar pada tanggal 26 April 2017 lalu. Namun pungutan itu, dilakukan tersangka sejak tahun 2014. “Sudah ratusan surat yang di terbitkan, sejak tahun 2014. Dalam setiap kali penerbitan surat, biayanya bervariasi dari Rp. 500 ribu, sampai Rp. 1.500.000,” urainya.

Setiap kapal nelayan kata Tumpal, mengurus tiga buah surat, seperti surat ukur sementara, surat pas besar dan surat sertifikat kelayakan kapal. Seharusnya biaya yang dikeluarkan setiap kapal, sesuai dengan BNBP hanya sebesar 300 ribu, jika urus baru dan untuk perpanjangan hanya 100 ribu saja. Pengurusan surat-suratan itu, bukan hanya saja nelayan di Kota Gorontalo, namun dari Pohuwato. Boalemo dan Gorontalo Utara, untuk datang mengurus izin di Kantor Syahbandar. “Kami perkirakan sudah Miliaran rupiah, hasil pungutan dari seluruh kapal. Karena memang aksinya itu sejak tahun 2014 dan sudah ratusan surat yang keluar serta biayanya satu juta lebih,” timpalnya.

Kini perkara yang di tangani Tipikor Polres Gorontalo Kota itu, rencananya akan dilimpahkan ke Kejari Kota Gorontalo, tahap II dalam waktu dekat ini. Sementara itu salah satu Nelayan di Kelurahan Tanjung Keramat Epin, merasa bersyukur jika pengurusan surat-surat kapal, sudah tidak lagi mahal. Sebab kata Epin, sebelumnya setiap kali turun untuk melaut, minimal sudah ada uang untuk pengurusan izin surat-suratan sebesar satu juta lebih. “Kalau belum ada uang sebesar itu, kami belum bisa turun,” ketusnya.

Pihaknya baru sadar, ternyata biaya untuk pengurusan surat-surat kapal, paling besar hanya 300 ribu. Sehingga kata dia, dengan biaya yang bisa di jangkau, sudah hampir setiap hari para nelayan bisa turun melaut. Dampaknya juga pada masyarakat, karena ikan hasil tangkapan sudah murah. “Biasanya karena biaya surat-surat mahal, berpengaruh juga pada harga ikan. Mengingat kami juga harus mengembalikan modal. Belum biaya solar, makanan dan lain sebagainya,” tegasnya. (rg-60)

Berita Terkait

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *