Konsisten Jalankan Program Kesehatan Gratis, Rusli Tokoh Kesehatan Nasional

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kanan) menerima Kepala BPJS Gorontalo Rendra Pandu Patria di rumah jabatan gubernur, Rabu (16/5/2018). Gubernur Rusli menjadi satu dari 50 tokoh nasional kesehatan pada HUT BPJS Kesehatan ke 50 bulan Juli nanti. (Foto: Valen-Humas).

RadarGorontalo.com – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie masuk sebagai satu dari 50 tokoh kesehatan nasional versi BPJS. Terpilihnya Rusli tidak lain karena kontribusi gubernur dua periode itu dalam menjalankan program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. “Jadi nanti di bulan Juli kami BPJS Kesehatan berulang tahun ke 50. Gubernur Gorontalo termasuk di 50 tokoh yang diberi hak untuk memberikan pandangan-pandangannya terhadap BPJS kesehatan,” terang Kepala BPJS Gorontalo Rendra Pandu Patria, saat beraudiensi dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (16/5).

Lebih lanjut Rendra menjelaskan, Provinsi Gorontalo menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang sudah mencapai total health coverage untuk layanan kesehatan. 97 Persen warga Gorontalo sudah memimiliki jaminan kesehatan, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai melalui APBD Provinsi Gorontalo. “Di Indonesia hanya ada 4 provinsi yang semua warganya sudah memiliki jaminan kesehatan, yakni Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat,” imbuh Rendra.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada BPJS untuk intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin. Terutama mengenai proses rujukan, rawat inap dan proses klaim BPJS. “Contohnya, kalo mereka sakit maunya langsung ke rumah sakit. Padahal mereka harusnya diperiksa dulu di puskesmas terdekat. Nah hal-hal begini yang harus intens diberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Rusli.

Terkait dengan jaminan kesehatan bagi warga miskin, Rusli menjelaskan, Pemprov Gorontalo memberikan tanggungan bagi 203.893 Jiwa melalui program Jamkesta. Angka itu diluar dari warga miskin yang tiba-tiba sakit namun belum memiliki jaminan kesehatan. Bagi mereka, Pemprov menganggarkan 1,9 Milyar Rupiah untuk menanggulangi biaya jika sewaktu waktu dibutuhkan.

“Jadi kalau ada warga miskin Gorontalo, tidak punya BPJS dan tiba tiba sakit boleh berobat. Kuncinya hanya satu, asal mereka punya KTP Gorontalo. Mereka tetap dilayani secara gratis sambil mengurus kartu BPJS setelah sembuh,” pungkasnya. (RG-25/*)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *