Kominfo Rancang Perbup Etika Medsos, ASN Tebar Hoax Teracam Pidana

Kadis Kominfo Azis Nurhamidin bersama Kajari Limboto membahas Perbup Etika Medsos bagi ASN

RadarGorontalo.com – Untuk menindak-lanjuti surat edaran nomor 137 tahun 2018 yang dikeluarkan Menteri PAN-RB tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi ASN, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo merancang penerbitan Peraturan Bupati tentang Etika Media Sosial bagi ASN di lingkup Pemkab Gorontalo.

Bahkan rancangan Perbup ini dikonsultasikan dan dibahas bersama Kejaksaan Negeri Limboto, Selasa (5/12). Kepala Dinas Kominfo, Azis Nurhamidin dihadapan jajaran Kajari Limboto menyampaikan bahwa pemanfaatan Media Sosial di kalangan ASN harus diawasi.

Hal ini untuk menjaga jangan sampai berurusan dengan hukum khususnya UU ITE. Selain itu Perbup ini untuk memberikan pemahaman kepada ASN agar bijak dalam memanfaatkan medsos. Apalagi isu Hoax yang menjadi masalah nasional, serta keterlibatan ASN dalam berpolitik, jelas Azis.

Draft perbup tersebut memberikan gambaran bahwa yang menjadi permasalahan yang dihadapi adalah masalah sanksi yang diberikan, dimana sesuai dengan masukan dari berbagai pihak setidaknya pelanggaran internal ASN merujuk pada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN.

Sementara konten larangan merujuk pada UU ITE, bebernya. Menanggapi hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Limboto DR Supriyanto SH yang didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adam Hutamansyah, SH memberikan pertimbangan bahwa secara hirarki bahwa Perbup seharusnya mengatur aturan yang tidak dijabarkan dalam regulasi diatasnya.

Sehingga menurut Kajari, seharusnya yang menjadi dasar saksi semestinya merujuk pada aturan tertinggi yaitu UU ITE. “Dalam hukum pemberian saksi harus merujuk dasar hukum tertinggi, antara PP 53 dan UU ITE, yakni UU ITE. Supriyanto juga memberikan solusi, dimana untuk pemberian sanksi apalagi internal ASN memiliki peluang penyelesaian secara internal, namun dengan persyaratan tertentu.

“Bisa saja perbup ini terbit dengan menambahankan klausul restorasi justice, namun harus memenuhi ketentuan perudang-undangan yang berlaku. “Saya sarankan agar pada item saksi cukup dengan kalimat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundanganan yang berlaku, tukas Supriyanto yang juga dosen ini. (try)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *