Kerja KPU Terhambat RDP

Deadline Sampai 15 September

RadarGorontalo.com – Kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan pemerintah serta unsur terkait lainnya menyangkut PKPU Nomor 5 tahun 2016, dipastikan akan selesai sebelum tanggal 15 September, atau sebelum KPU melakukan sosialisasi PKPU Nomor 5 tahun 2016 yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah, termasuk didalamnya juga mengatur soal syarat pencalonan.

“Sesuai dengan informasi, bahwa hasil RDP itu sudah ada selesai sebelum tanggal 15 September mendatang, atau sebelum KPU melakukan sosialisasi. Dan hasil RDP itu sudah dalam bentuk dokumen dan dokumen tersebut menjadi acuan bagi KPU untuk melaksanakan PKPU. Kesimpulan DRP tersebut, yang didalamnya juga akan menyimpulkan apakah orang yang dengan status terpidana, bisa ikut atau tidak dalam Pilkada. Kesimpulan hasil RDP, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, bersifat mengikat bagi KPU. Dan KPU harus melaksanakannya,” kata Ahmad Abdullah yang ditemui Rabu (07/09).

Tentang polemik PKPU Nomor 5, khususnya pada pasal 4 point (f) mengenai status terpidana seorang bakal calon kepala dan wakil kepala daerah ini, menurut Ahmad, menghambat KPU dalam melakukan sosialisasi, terutama soal persyaratan pencalonan. “Hambatan ini juga akan dirasakan pasangan calon, yang sudah jelas akan membutuhkan waktu untuk menyiapkan dokumen untuk pencalonan,” kata Ahmad.

Dan pada sosialisasi yang sudah teragendakan pada tanggal 15 September nanti, KPU akan menyosialisasikan PKPU Nomor 5 ini kepada seluruh Parpol. “Termasuk juga akan disosialisasikan syarat pencalonan kepada Parpol,” kata Ahmad. Sosialisasi pada tanggal 15 September nanti, sepertinya akan menarik, karena akan dihadiri oleh salah satu komisioner KPU Pusat Bidang Teknik, Sjahrizal Adhar. Menurut Ahmad, Shajrizal Adhar termasuk salah satu komisioner yang ikut dalam pembahasan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 ini di RDP.

Tentang pelaksanaan sosialisasi PKPU ini, juga sempat dikomentari oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Mohamad N. Tuli. Menurutnya, dengan adanya sosialisasi PKPU ini, akan terjawb semua pertanyaan yang selama ini bergulir di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi itu nantinya akan menghadirkan pembicara dari beberapa institusi seperti Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan dan Badan Pengawas. Ketua KPU Provinsi Gorontalo Mohamad M. Tuli, saat diwawancarai menjelaskan nantinya dalam sosialisasi itu akan dikupas tuntas mengenai PKPU nomor 5 tahun 2016 tentang pencalonan kepala daerah. Saat ditanya mengapa dalam sosialisasi itu menghadirkan beberapa institusi?, Mohamad Tuli mengatakan karena dalam PKPU nomor 5 itu menjelaskan semua persyaratan pencalonan kepala daerah, mulai dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dari pengadilan dan lain sebagainya. “Sehingganya dengan adanya sosialisasi PKPU ini, semua pertanyaan yang selama ini dalam benak masyarakat bisa terjawab dengan tuntas,” ujarnya sembari menabahkan dalam sosialisasi itu juga nantinya akan dihadiri langsung oleh Komisioner KPU RI. (rg-60/rg-40)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *