Kemendikbud Ngotot Terapkan Zonasi, PPDB Online Dievaluasi Bulan Ini

Kunjungan kerja dan konsultasi jajaran Komisi IV Deprov, KE Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI, terkait penerapan sistem zonasi penerimaan siswa baru SMA. (foto: warda yunus)

RadarGorontalo.com – Carut marut sistem, berikut realisasi dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di jenjang SMA, yang mengakomodir pemberlakuan sistem zonasi, ternyata diakui oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, tidak hanya terjadi di provinsi Gorontalo. Namun juga di hampir seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Olehnya, KemendikBUD berencana akan melakukan evaluasi akan penerapan sistem PPDB Online tersebut, di semua provinsi termasuk di Gorontalo, mulai pada bulan Juli 2018 ini.

Karena, menurut Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan di Kemendikbud RI, Chatarina Muliana Girsang, evaluasi sistem dilakukan sejak Juli ini, sehingga diharapkan pada tahun ajaran baru selanjutnya, tak lagi mengulangi permasalahan yang sama. “Kami akan kumpulkan mana juknis (petunjuk teknis) yang tidak sesuai, lalu kami intervensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, ini untuk persoalan zonasi. Kalau ada soal kondisi geografis kami juga akan peta-kan. Kami lakukan bulan ini, berharap Desember itu sudah selesai,” jelasnya, seperti dilansir news.okezone.com, Kamis (5/7), di Jakarta.

Menurutnya, sistem yang berbeda-beda dan tak sesuai ketentuan pemerintah pusat ini, dikarenakan ketidakpahaman Pemda saat menentukan zonasi.

Dia menggambarkan, penentuan zonasi seperti dalam 4 kelurahan terdapat 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN). Jika jumlah rombongan belajar (siswa) sekitar, melebihi 90% yang harus diterima, maka jumlah sekolah diperluas menjadi 4 SDN. Begitu pun sebaliknya, jika jumlah siswa tak mencapai 90%, maka jumlah kelurahan diperluas menjadi 4 dari sebelumnya 3 kelurahan.

“Ini yang enggak dilakukan pemda , jadi pemda masih berbeda-beda. Kami memandang sejauh ini, Pemda masih bingung mencari bentuknya seperti apa zonasi secara ideal. Padahal bisa dihitung dari jarak atau pemetaan,” katanya.

Dia menjelaskan, dengan sistem zonasi maka terdapat pemerataan pada pendidikan. Di mana tak ada lagi jalur inklusi, mandiri dan sebagainya, kendati menjadi satu sebagai jalur umum dengan minimum 90% siswa sekitar yang diterima. Serta terdapat 5% siswa berprestasi yang diterima dari luar zonasi. “Prinsipnya dekatkan anak dengan sekolah, jangan dikalahkan dengan nilai. Jaraknya sama tapi nilainya beda, itu baru ditentukan pakai nilai. Kalau ternyata nilai sama, jarak sama, maka ditentukan siapa duluan yang daftar,” jelas dia lagi.

Menurutnya, penghapusan sistem sekolah favorit ini, memang butuh waktu bertahap, kendati demikian Pemda tetap didorong untuk mulai menerapkan PPDB sesuai dengan aturan. “Berharap ini bisa bertahap, tetapi peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dari pusat juga harus dilakukan,” tukasnya.

KAWAL DAN AWASI

Menyikapi rencana evaluasi PPDB online dari Kemendikbud pada bulan Juli ini, Wakil Ketua Komisi IV Deprov, Ulul Azmi Kadji, sangat menyambut positif. Dan sesuai tupoksi-nya, Komisi IV akan mengawal dan mengawasi tindaklanjutnya di Gorontalo.

Dia berharap, hal ini lebih memperjelas komitmen setiap pemerintah daerah, termasuk di provinsi Gorontalo. Bahwa pemerataan kebutuhan di sektor pendidikan, termasuk pada sisi penerimaan siswa baru di jenjang SMA, adalah hal mutlak yang harus dilakukan. “Baik dari pemerataan fasilitas dan sarana prasarana-nya, kebutuhan guru yang memadai, dan sebagainya. Sehingga, di penerapan PPDB pada tahun-tahun mendatang, jangan ada lagi anggapan di masyarakat, ini sekolah favorit dan itu bukan favorit. Dalam arti, semua sekolah itu bagus,” tandas Ulul Kadji. (ay1/rg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *