Kejati Marathon Tuntaskan Kasus, 12 Kasus Bidik Tersangka

Kejaksaan Tinggi Gorontalo

RadarGorontalo.com – Penuntasan kasus dugaan korupsi, terus dikebut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. 14 kasus korupsi yang ada, dua diantaranya telah ditetapkan tersangka. Kedua kasus dugaan korupsi tersebut yakni, dugaan korupsi penyimpangan dana Kejari Pohuwato tahun 2015. Dalam kasus ini, Kejati menetapkan berinisial IN alias Ing oknum Bendahara Kejari Pohuwato sebagai tersangka. Berikutnya, kasus dugaan korupsi Pembangunan Pasar Modern Pontolo di Kabupaten Gorontalo Utara. Tercatat, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ZM menjabat PPTK), NH selaku kontraktor atau pihak ketiga, kemudian konsultan pengawas yang terdiri dari, MM, SN dan SS. Masih dalam kasus yang sama, Kejati juga menetapkan SD yang kala itu menjabat Ketua ULP NIM dan terakhir, OH selaku Ketua Pokja. Dua kasus tersebut, masih terus diproses penanganannya.

Sisanya, 12 kasus dugaan korupsi seperti pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2008, Pungutan Liar di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014-2016, pembangunan bendungan Longalo dan jaringan air bersih di Balai Sungai Wilayah II tahun 2015, Pungutan Liar di Dinas Sosial provinsi, pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Boalemo 2014-2015, penyimpangan Tunjangan Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan diruamah sakit Ainun Habibie, Peningkatan pekerjaan jalan beringin, Jalan Delima, Jalan Rambutan, pembasan lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Kasus – kasus dugaan korupsi ini seperti disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Made Suratmadja SH, MH, melalui kepala seksie penerangan hukum (Kasie Penkum) Yudha SH, hingga menunggu langkah selanjutnya, termasuk dalam penetapan tersangka.

“Kami terus memacu penuntasanya hingga membidik tersangka,” kata Yudha saat diwawancarai RADAR Gorontalo Rabu (26/7). Diakui Yudha, dalam penuntasan kasus ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendala yang dihadapi, antara lain, keterbatasan anggaran dan masih minimnya SDM untuk menuntaskan kasus – kasus tersebut. “Saksi terus diperiksa dan diantara pemeriksaan ada kemungkinan akan beralih ke tersangka,” pungkasnya. Seperti diketahui dalam kasus dari beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, kerugian negara untuk sementara tercatat pada kasus pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 1 miliar lebih, korupsi air baku longalo sebanyak Rp. 2,6 milyar lebih, peningkatan pekerjaan jalan beringin Rp. 4,2 miliar dan pembebasan Jalan GORR mencapai Rp. 1 milyar lebih. (tr-10/rg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *