Kejari Limboto Tetapkan Dua Tersangka Proyek Abrasi Pantai Biluhu

Press release Kejari Limboto terkait kasus proyek Abrasi Pantai di Kecamatan Biluhu

RadarGorontalo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Limboto, akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus pekerjaan proyek pengamanan pantai atau Abrasi Pantai di desa Biluhi Tengah Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo.

Penetapan tersangka oleh Kejari ini sudah berdasarkan penyidikan terhadap pekerjaan proyek ditahun 2017 dengan total anggaran Rp 1.268.477.000 yang merugikan uang negara sebesar Rp 380.543.100.

Hal ini disampaikan Kajari Limboto Dr.Supriyanto, SH, MH pada konfrensi Pers yang digelar diaula kantor Kejari Limboto, Senin (19/11).

Dalam konfrensi pers itu, Kajari Limboto Dr Supriyanto yang turut didampingi Kasipidsus, Bambang Nurdiantoro, SH dan Kasipidum, Junaedi dan Plh Kasi Intel, Adam Hutamansyah menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PUPR melaksanakan lelang atas pekerjaan abrasi pantai yang akhirnya dimenangkan oleh Cv Tri Karya Darma.

Dan pada tanggal 5 mei 2017, telah ditandatangani kontrak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Cv Tri Karya Darma.

Dalam kontrak itu, pihak ketiga diberikan waktu hingga 31 oktober 2017 untuk menyelesaikan pekerjaan abrasi pantai tersebut. Kemudian, pada tanggal 22 mei 2017, telah dicairkan uang muka sebesar Rp 380.543.100.

Seiring waktu berjalan, pekerjaan ini tak kunjung selesai, bahkan hingga tanggal 31 oktober, pihak kontraktor tak mampu menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja.

Sehingga dilakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya, setelah diperiksa oleh ahli konstruksi, ternyata pekerjaan itu tidak memenuhi spesifikasi tekhnis sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja sehingga pekerjaan itu dikatakan gagal konstruksi.

Berangkat dari hal itu, seharusnya, pihak KPA dan PPK langsung mengajukan klaim kepada penjamin dalam hal ini PT. JAMKRINDO untuk ganti rugi dana yang sudah dicairkan pertama untuk dikembalikan ke kas Negara.

Tapi hal itu tidak dilakukan, sehingga setelah melalui audit BPK Provinsi Gorontalo, pekerjaan proyek itu membuat Negara merugi sebesar Rp.380.543.100.

Maka, oleh pihak Kejari, setelah melakukan penyidikan terhadap kasus ini, dan menemukan dua alat bukti yang kuat, ditetapkanlah dua tersangka yakni inisial SP selaku KPA dan PPK yang juga menjabat sebagai kepala bidang di dinas PUPR Provinsi Gorontalo serta inisial AHN selaku Direktur Cv Tri Karya Darma.

Kedua tersangka ini melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 55 ayat 1 KUHP serta Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

Pasal 55 ayat 1 KUHP. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kedua tersangka ini belum ditahan karena pihak Kejari masih akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.

“Jika dalam penyelidikan kami mendapati ada kemungkinan keterlibatan pihak lain, maka pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”, ujar Kajari Dr. Supriyanto dihadapan awak media kemarin. (Vi4n)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *