Kapolri Janji Perbaiki Layanan Kepolisian

(Dari kiri) Dirut Jawa Pos Grup Suhendro Boroma, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Dirut Jawa Pos Holding Ratna Dewi, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Nurwahid, Kapolda Jatim Anton Setiadji, Direktur Jawa Pos Leak Kustiya.
(Dari kiri) Dirut Jawa Pos Grup Suhendro Boroma, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Dirut Jawa Pos Holding Ratna Dewi, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Nurwahid, Kapolda Jatim Anton Setiadji, Direktur Jawa Pos Leak Kustiya.

Ajak Jawa Pos Group Kawal dan Dorong Perbaikan Citra Polisi 

RadarGorontalo.com – Masyarakat dalam waktu dekat bisa mendapat pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendorong polda dan polres untuk membuat inovasi pelayanan publik yang lebih memudahkan. Untuk menjamin terlaksananya hal itu, reward and punishment disiapkan bagi berhasil dan gagal. Tak ketinggalan, media diajak untuk mengawal instruksi itu.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam dialog Jawa Pos Group di ruang Semanggi, Gedung Graha Pena, Surabaya, kemarin (2/9). Forum tersebut dihadiri sejumlah perwira tinggi Mabes Polri, Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji, serta pimpinan media massa di bawah Jawa Pos Group dari seluruh Indonesia, salah satunya Radar Gorontalo.

Tito menyatakan, masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan polisi yang cepat. Untuk itu, polda dan polres harus membikin inovasi dalam hal pelayanan publik melalui digitalisasi. Misalnya, pembuatan SIM online, STNK online, dan SKCK online. ’’Semakin cepat semakin baik,’’ katanya.

Dengan terobosan tersebut, masyarakat tidak perlu lagi bingung saat akan membuat laporan ke polisi. Pelaporan bisa dilakukan dengan sangat mudah. Pelapor cukup mengisi form yang disediakan secara online. ’’Sekarang tidak ada lagi laporan yang pakai mobil dilayani cepat, yang nyeker (tidak pakai alas kaki, Red) disuruh duduk lama tidak dilayani,’’ tegas Tito.

Polisi kelahiran Palembang itu punya pengalaman yang masih lekat dalam memorinya soal laporan ke kantor polisi. Saat itu dia berpangkat letnan dua dan berdinas di Jakarta Pusat. Ketika berjaga, sekitar pukul 03.00, ada orang yang melapor kehilangan mobil ke kantor polisi. Saat itu dia melihat seniornya melayani pelapor tersebut dengan malas-malasan.

ahkan, meminta KTP dilakukan dengan nada marah. Hal itu tidak akan terjadi lagi dengan inovasi pelayanan yang menggunakan sistem online. Selain mempermudah, sistem tersebut mempercepat pengambilan tindakan. Misalnya, terobosan Panic Button. Menurut Tito, ketika ada laporan kehilangan mobil dan panic button dipencet, seluruh jajaran kepolisian di wilayah tersebut langsung bisa memonitornya. ’’Langsung bisa tahu jam berapa hilang dan lokasinya,’’ jelasnya. Dengan sistem itu, petugas terdekat bisa langsung mendatangi lokasi. Sementara itu, petugas yang lain memblokade jalan untuk mencegah pelaku kabur ke luar daerah. Petugas juga bisa langsung menggelar razia untuk mengepung pencuri sehingga tidak bisa kabur.

Inovasi tersebut bisa dilakukan di tingkat polda maupun polres. Salah satu inovasi yang pernah muncul tapi masih akan tetap dijalankan Tito adalah quick respons time. Alasannya, respons cepat tidak hanya menjadi standar pelayanan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Respons cepat juga menjadi indikator kepuasan pelayanan publik. Dia mencontohkan saat bom Thamrin meledak pada awal tahun lalu. Dalam hitungan menit, sudah ada polisi di lokasi. Karena itulah, dia menantang polda dan polres untuk membikin sistem quick respons yang lebih baik. ’’Kalau bisa baik, saya mau datang. Saya ingin lihat kenapa bisa begitu. Saya akan ambil tanpa malu untuk diterapkan di polda yang lain,’’ ucapnya.

Tito menambahkan, Polri memiliki 61 program yang dikendalikan dari Mabes Polri untuk mengawasi semua di daerah. ’’Akan terlihat polda dan polres yang eksekusinya kurang dilaksanakan. Mana juga yang bagus. Pokoknya, reward and punishment akan diterapkan,’’ tegasnya.

Dia menyatakan, Polri juga memiliki kebijakan yang sekarang disosialisasikan untuk meningkatkan kepercayaan publik ke Polri. Sebab, saat ini tren kepercayaan publik terhadap polisi cenderung menurun. Hal itu berdampak negatif terhadap Polri, bangsa, serta negara. Padahal, Polri merupakan lembaga vertikal terbesar yang memiliki jaringan mulai pusat hingga daerah.

Menurut dia, problem utamanya adalah belum maksimalnya kinerja. Misalnya, pelayanan publik, penegakan hukum di bidang reserse yang masih banyak komplain, kamtibmas, serta kerusuhan masal yang bahkan melibatkan kepolisian. Selain itu, ada kultur di lingkungan organisasi dan individual Polri yang negatif di mata publik. Misalnya, perilaku koruptif, arogansi kekuasaan, dan kekerasan yang berlebihan. ’’Ini poin yang membuat publik kurang simpatik. Kami berusaha menaikkan kembali. Jangan sampai turun terus,’’ ujarnya.

Caranya adalah memperbaiki kinerja. Tito mengakui, tidak gampang memperbaiki kultur yang koruptif. Menurut dia, harus ada peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Sebab, take home pay plus renumerasi masih dirasa kurang. Khususnya di daerah yang berbiaya hidup tinggi.

Hanya, dalam persepsi publik, proporsi menaikkan citra polisi melalui perbaikan kultur dan kinerja hanya 40 persen. Sisanya, 60 persen persepsi publik lebih banyak ditentukan media. Dia mencontohkan, 430 ribu anggota polisi yang baik bisa tercoreng gara-gara ada seorang Wakapolsek Kemayoran yang ditemukan mabuk. Berita itu langsung tersebar di media dan mencoreng seluruh anggota polisi.

Ada juga contoh lain dengan kondisi yang berbeda. Saat ada kejadian polisi salah tembak, berita itu tidak muncul di media. Pada saat bersamaan, berita yang muncul adalah kisah Bripka Seladi yang sederhana dan suka membantu. Akibatnya, saat itu persepsi masyarakat terhadap polisi menjadi positif. ’’Itulah kekuatan media,’’ katanya. (jpg/rg-34)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *