Jual Beli Kursi Sekolah, Bisa Dipidana

iustrasi (Anwart/RG)

Temuan Ombudsman saat PPDB

RadarGorontalo.com – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA sudah usai. Sebagai salah satu lembaga yang ikut mengawasi proses PPDB, Ombudsman menemukan adanya sejumlah pelanggaran. Mulai dari jual beli kursi, nota sakti hingga Nepotisme. Khusus praktek jual beli kursi, masuk dalam kategori pungli. Jika buktinya cukup, maka temuan ini akan berujung pada rekomendasi proses hukum.

Sejatinya ada 6 laporan dari orang tua murid yang masuk ke meja Ombudsman, namun itu tidak seberapa, dengan temuan Ombudsman itu sendiri di lapangan. “ada tiga hal yang menjadi fokus temuan ombudsman. Pertama, jual beli kursi, nota sakti hingga potensi nepotisme,” ungkap Wahiyudin Mamonto Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Gorontalo, kepada Radar Gorontalo, kamis (13/7) malam.

Wahiyudin pun menjelaskan, praktek jual beli kursi memang tidak dilakukan secara terang-terangan, dengan meminta sejumlah uang kepada orang tua murid. Contoh, saat calon siswa tidak lulus di salah satu sekolah, maka orang tua calon siswa akan datang menemui oknum tertentu. Dari situ orang tua akan diarahkan, jika ingin anaknya lulus maka harus menyumbangkan sejumlah uang senilai Rp. 3 juta, untuk uang pembangunan atau uang kursi. Jadi sebenarnya, ini adalah pungutan liar hanya saja ditutupi dengan dalih sumbangan untuk sekolah.

Tak cuma itu, ada juga nota sakti. Biasanya ini datang dari kalangan pejabat, yang tujuannya mengintervensi panitia atau dinas pendidikan, agar kerabatnya bisa diterima di sekolah yang dimaksud. Dan ketiga, kolega orang dalam alias nepotisme. Ombudsman sendiri kata Wahyudin, sudah meminta klarifikasi dari dinas pendidikan Provinsi Gorontalo, dan mereka mengatakan proses penerimaan peserta didik sudah ada sistem bakunya, jadi hal seperti itu sangat tidak mungkin. Namun, penjelasan tersebut bertolak belakang dengan temuan di lapangan, dimana beberapa orang masih menjadi penentu akhir. Disinilah letak celah potensi kecurangannya. “mereka berdalih berdasarkan Permendikbud No 17 tahun 2017, yang notabene menurut Ombudsman seluruh Indonesia, memiliki banyak celah yang berpotensi terjadinya kecurangan,” ungkapnya lagi.

Bukan tidak mungkin kata Wahyudin, jika temuan-temuan terkait pungli dalam PPDB itu memiliki bukti kuat, maka Ombudsman akan merekomendasikannya ke ranah hukum, yakni ke polisi atau kejaksaan.

SABER PUNGLI WARNING SEKOLAH

Sementara itu, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri menerima ratusan laporan pungli terkait pendaftaran siswa tersebut. Bila tidak juga berhenti melakukan pungli, Saber Pungli memastikan akan menjerat oknum sekolah yang melakukan pidana. Target sudah diketahui Satgas yang dipimpin Komjen Dwi Priyatno tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan, saat ini masa krusial terjadinya pungli di sekolah-sekolah, pasalnya terdapat momen pendaftaran siswa baru di seluruh Indonesia. ”Momen ini yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan pungli,” terangnya.

Dari laporan yang diterima Saber Pungli terdapat setidaknya 58 jenis pungli di sekolah, diantaranya uang pendaftaran, uang SPP, uang OSIS, uang ekstrakulikuler, uang daftar ulang, uang les, uang paguyuban, uang bangunan, uang LKS, uang infak, uang fotokopi, sumbangan pergantian guru, uang materai, uang jasa guru mendaftarkan dan uang tes IQ. ”Banyak jenis punglinya,” terangnya.

Bila sampai ada oknum yang tertangkap, maka tidak hanya akan menjerat oknumnya. Namun, lebih besar lagi, kredibilitas sekolah tersebut akan tercoreng. ”Sekolahnya bahkan sampai dinas pendidikannya juga akan malu sendiri,” tutur mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Dia meminta pada pelajar dan orang tuanya untuk melaporkan bila menemui pungli di sekolah. Ada banyak akses yang bisa ditempuh dalam melaporkannya. ”Lapor dan kami pasti bertindak cepat. Saat ini sudah ada laporan yang sedang ditindaklanjuti,” jelasnya.
 (rg-34/jpg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *