Jelang Pemilu, Bawaslu Kembali Tegaskan Netralitas ASN

Idrus Usuli

RadarGorontalo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo berkomitmen mengawasi Pemilu dalam menyikapi dinamika politik ini jelang 17 April 2019.

Kami mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas di Pemilu 2019, baik untuk pemilihan Pileg maupun Pilpres, tegas Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Idrus Usuli.

Dia mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang ketahuan tak netral akan berujung pada sanksi pidana.

Secara rinci, Idris menjelaskan ketentuan pidana bagi ASN yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, dalam undang-undang sangat jelas tertuang di Undang-Undang Pemilu no 7 tahun 2017.

Di UU tersebut, juga tercantum bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu juga berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap ASN, anggota TNI dan Polri tersebut.

Apabila terbukti tidak netral, maka ASN yang bersangkutan akan terancam sanksi pidana. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur soal sanksi, ungkapnya.

Apabila ada dugaan ASN tidak netral, Bawaslu akan melakukan pemeriksanaan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan itu akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Selanjutnya KASN akan memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas.

Yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu juga Idris menegaskan Surat Menteri PAN-RB Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yakni, Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal.

PNS dilarang mengunggah, menangapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan mengikuti SIMBOL TANGAN/GERAKAN yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Ancaman terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas, pungkas mantan komisioner KPU Bonebol ini. (RG)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *