Jaring Digusur, Nelayan Mengadu

Puluhan warga nelayan pesisir Danau Limboto saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Senin, (23/4)

RadarGorontalo.com – Puluhan nelayan yang ada di pesisir Danau Limboto Senin, (23/4), ramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo. Mereka datang untuk memprotes kebijakan pemerintah yang mengeluarkan ratusan jaring nelayan di Danau Limboto. Mereka juga meminta para wakil rakyat itu, agar bisa memediasi pertemuan nelayan dengan pemerintah daerah.

Aksi protes dilakukan pasca kebijakan pemerintah melarang pemasangan jaring di pesisir danau, dan meminta seluruh jaring yang terpasang untuk dicabut. Sementara disisi lain kata Muhlis Abdul salah seorang nelayan asal Pentadio Barat, dari 100 jaring yang terpasang, sekitar 60 persennya berisi bibit ikan. Ironisnya lagi, tidak ada solusi dari pemerintah daerah terkait kebijakan itu, untuk antisipasi dampak negatifnya bagi ekonomi nelayan.

“Jadi disuruh keluarkan jaring kita, tetapi tidak diberi solusi entah pindah kemana atau bagaimana. Sementara dari 100 jaring yang ada dilokasi Danau Limboto sekitar 60 persen masih bibit baru berumur 2 bulan itu mau dikemanakan. Dan sebagian besar hampir 98 persen semua pemilik jaring itu kehidupan sehari-hari mereka mengharapkan dari situ. Sehingga kita minta solusi artinya jangan dilarang tapi kita diberi solusi sehingga itu diharapkan,” ujar Muhlis, mewakili rekan-rekannya sesama nelayan.

Masih kata Muhlis, memang sebelumnya jaring yang diangkat itu, diminta dipindahkan ke danau bagian timur. Namun karena ada festival saat itu, jaring-jaring kembali diminta dipindahkan ke tempat yang sekarang. Ironisnya, ada lagi kebijakan untuk memindahkan jaring. Kebijakan yang berubah-ubah itu, sangat merugikan. Selain biayanya mahal, pemindahan jaring, membuat ikan-ikan jadi stress dan akhirnya mati.

“Perlu kami jelaskan sudah 3 kali kami dipindahkan, sehingga jika jaring kita dipindahkan lagi harus benar-benar ditempat yang legal. Tak lupa pula kami sangat berterima kasih kepada wakil rakyat karena sudah memediasi kita datang dikantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan kita diberi deadline 27 April sesuai hasil rapat dikantor Desa beberapa waktu lalu,” pungkasnya. (RG-54)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *