Jangan ‘Mangkage’ ke Luar Negeri, Rusli: Kurangi Perjalanan Dinas

Rusli – Idris bersama para pejabat pada hari pertama masuk kantor

RadarGorontalo.com – Pemimpin harus mencontohi Rusli Habibie. Jangan mangkage (kaget akan hal yang baru), apalagi hanya untuk jalan-jalan keluar negeri. Biarpun diundang, tapi sebagai pemimpin yang sebahagian besar masyarakat masih butuh makan, jangan melebih-lebihkan sesuatu yang jelas tak ada manfaatnya buat rakyat. Ini sebagaimana terungkap pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo di Rudis Gubernur, Senin (22/5).

Gubernur Rusli Habibie meminta seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas keluar daerah. “Terutama untuk kepala daerah, saya mohon untuk tidak melakukan kunjungan kerja sampai keluar negeri, apalagi dengan menggunakan APBD. Saya pribadi lebih suka melakukan kunjungan ke daerah daerah pelosok yang ada di Gorontalo untuk menemui langsung masyarakat, ketimbang melakukan studi banding sampai ke luar negeri. Saya rasa untuk membangun Gorontalo belum perlu melakukan studi ke luar negeri.

Jadi saya himbau tolong untuk para pejabat, kurangi perjalanan dinas, perbanyak turun lapangan temui masyarakat, lihat apa yg mereka butuhkan,”harapnya. Sejak menjadi Bupati Gorut dan Gubernur, banyak kali Rusli menolak menghadiri undangan/perjalanan ke luar negeri. Karena dia lihat manfaatnya, kalau hasilnya kurang tepat untuk rakyat mendingan anggaran ke luar negeri tersebut ia gunakan untuk masuk keluar daerah-daerah terpencil di Gorontalo. “Ini akan lebih bermanfaat buat rakyat. Ngapain kita jauh-jauh ke Belanda kalau hanya untuk belajar bagaimana cara memelihara sapi. Belum tentu teknologi di sana bisa kita terapkan di Gorontalo karena geografinya sangat beda,” ungkap Rusli. “Kalau hanya belajar pertanian atau memelihara sapi, di Jawa Tengah dan Makassar bisa,” tambahnya.

Sementara itu, hasil penelusuran Radar anggaran perjalanan dinas tiap kepala sekelas Kepala Dinas atau Anggota Dewan ke luar negeri selama 5 hari membutuhkan dana Rp 65 juta. Nah itu baru sekelas eselon II, bagaimana dengan kepala daerah (Bupati dan Ketua DPRD), pasti lebih besar. Jika yang berangkat 20 orang, maka sudah menyerap Rp 1,3 miliar APBD. Dana sebesar itu kalau digunakan untuk membangun Rumah Layak Huni (Mahayani), maka setidaknya terbangun 65 unit rumah. (rg-50)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *