‘Intimidasi’ Warnai Vaksinasi MR, Walikota Gorontalo Minta Dikes Tarik Edaran

Edaran Surat Pernyataan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

RadarGorontalo.com – Vaksin measles dan rubella (MR) masih menjadi momok masyarakat. Tak sedikit, orang tua yang enggan menyerahkan anaknya untuk diimunisasi. Ironisnya, hal itu diperparah dengan dengan surat edaran dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang menimbulkan kesan intimidasi ataupun paksaan terhadap orang tua yang menolak anaknya diberi vaksin.

Dalam edaran dalam bentuk surat pernyataan itu berbunyi, bagi orang tua yang menolak anaknya diberi vaksin, maka jika anaknya dikemudian hari terjadi kejadian luar biasa (KLB) campak dan rubella dilingkungan sekitar yang diakibatkan oleh anak yang tidak diberi vaksin, maka seluruh biaya pengobatan menjadi tanggung jawab orang tua dan bukan pemerintah dan BPJS. Surat itupun menuai kontroversi, dan banyak orang tua siswa yang protes, karena menganggap surat tersebut adalah intimidasi.

“Kami orang tua yang hanya berpenghasilan dibawah, tentu sangat merasa menyesal dengan adanya surat edaran oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Alasan kenapa kami tak ingin anak kami di suntik vaksin, karena banyak faktor, salah satunya kabar berita yang beredar baik di sosial media, tantang dampak dari vaksi campak. Selain itu, vaksin campak yang belum ada legalitas halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kami berharap, pimpinan Kota Gorontalo bisa mempertimbangkan keluhan kami, agar pejabat terkait di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo di ganti saja,” terang sejumlah masyarakat yang menolak anak mereka di vaksin campak.

Empat poin dalam edaran surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo itu, menuai protes keras dari Sri Wahyuni juga orang tua siswa. Ia menegaskan, dalam Negeri hukum ini, semua masyarakat memiliki hak yang sama, termasuk anak-anak yang balita atau masih duduk di bangku sekolah. Mengenai edaran surat pernyataan itu, jika pihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo tetap memberlakukan isi edaran itu, pihaknya siap menuntut balik. “Surat ini sifatnya intimidasi bagi para orang tua. Dan jika tetap dipaksakan, maka kami akan mengajukan tuntutan hukum dengan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dalam jangka pendek dan panjang, ataupun tidak terjadi KIPI,” tegas Sri Wahyuni.
“Alasan kenapa kami menolak vaksin MR, karena tenaga medis tidak pernah menjelaskan secara rinci komposisi, efek negatif dan pengawet vaksin MR. Padahal dokter dan tenaga kesehatan wajib memberi tahu apa saja komponen penyusun obat-obatan, dan vaksin serta efek sampingnya secara lengkap,” timpalnya, sembari berkata kalau begini caranya, sudah melanggar UU Kesehatan.

Penilaian miring masyarakat atas edaran itu, pun membuat Kadis Kesehatan Kota Gorontalo dr. Nur Albar bersuara. Diamana menurutnya, edaran itu tidak lain konsep dari Kementerian Kesehatan RI, yang berlaku di instansi yang sama atau Pemda se Indonesia. Bahkan ia mengatakan, edaran itu bukan program utama dari kegiatan yang dilaksanakan instansinya. Karena pihaknya mengedepankan pendekatan secara persuasif, meminta kesadaran masyarakat untuk berpikir menolak kampanye MR. “Dalam juklak sudah disebutkan siapa yang bisa diimunisasi, siapa yang harus ditunda dan yang memang tidak boleh diimunisasi. Petugas lapangan sudah bisa mengidentifikasi hal itu,” terangnya.

Sementara itu, menanggapi protes warga terhadap surat edaran yang berbau intimidasi itu, Walikota Marten Taha langsung bergerak cepat. Kendati masih berada di luar daerah, tapi Walikota tetap mengintruksikan kepada Kadis Kesehatan Kota Gorontalo dan Kepala bidang terkait, untuk menarik kembali edaran itu. Demikian kata Juru Bicara (Jubir) Walikota Gorontalo, Yudin Laliyo, saat dihubungi terpisah melalui telepon selular Kamis malam kemarin.

“Memang edaran itu sudah di tanda tangani oleh Walikota Gorontalo. Namun, mengingat begitu banyak masukkan dan protes atas edaran itu. Tentu penting bagi Pemerintah Kota Gorontalo, dan instansi terkait melakukan pengkajian kembali atas edaran tersebut. Sehingga edaran tersebut pun diminta oleh Walikota Gorontalo untuk ditarik oleh Dinas Kesehatan Kota dan Bidang terkait,” terang Yudin.(rg-62).

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *