Histeris, Warga Tolak Eksekusi Lahan, Penetapan Ganti Rugi Tak Adil

Ratusan aparat gabungan dan sejumlah alat berat ketika melakukan pembongkaran bangunan, dan penggusuran lahan warga di Desa Dumati

RadarGorontalo.com – Ricuh ekseskusi lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang berlangsung di Desa Dumiati Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bukan karena warga menolak mega proyek itu, tapi karena mereka tak terima nilai ganti rugi yang akan diberikan. Bahkan sejumlah warga sempat mengungkap tidak adilnya penetapan harga yang menjadi wewenang BPN dan tim Apprasial.

Seperti diutarakan Tahir Kudu salah seorang warga pemilik lahan. Dirinya mengaku, sampai sekarang tak pernah ada perwakilan dari pemerintah yang datang untuk mengukur lahan. Tahir yang terus berteriak minta keadilan itu, juga mengungkap bahwa ada perbedaan mencolok terhadap penetapan nilai ganti rugi lahan. Seperti lahan miliknya, yang termasuk golongan lahan produktif dan memiliki sertifikat sah, sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp. 20 ribu / meter, dan kemudian hanya di hargai Rp. 40 ribu. Parahnya, lahan perbukitan yang gersang, NJOP nya Rp. 5000/meter, tapi tiba-tiba harga bayarnya ditetapkan jadi Rp. 61 ribu/meter. “Ini jelas tidak adil, Olehnya kami minta dilakukan pengukuran ulang dan ada musyawarah ulang dengan kami selaku pemilik lahan. Tolong hak kami di tindak lanjuti. Dan ini terjadi perbedaan ukuran antara milik warga dengan Pemprov. Kami minta pengukuran ulang,” terangnya.

Terkait adanya tudingan permainan harga itu, Kabag Hukum Provinsi Gorontalo, Ridwan Yasin saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak tau menahu soal penetapan harga. Karena hal ini sudah menjadi wewenang dari tim pelaksana dalam hal ini berasal dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Tim Appraisal. “Kami hanya bertugas membayar, mereka (Appraisal dan BPN) yang menentukan harga dan ukuran, jadi kami tidak tau menau soal perbedaan harga ini,” tegasnya. “Untuk sementara upaya penggusuran ditunda untuk melakukan pembicaraan ulang bersama seluruh pihak, baik dari pihak Pemerintah, Kepolisian, Appraisal, dan BPN,” timpalnya.

Sementara itu, kendati dikawal ratusan aparat gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP, proses eksekusi tak berjalan lancar, hingga akhirnya ditunda. Aksi histeris pemilik lahan, yang menolak jalannya eksekusi, menjadi alasannya. Beberapa ibu-ibu, nekat menghalangi alat berat yang akan melakukan pembongkaran. Mereka (warga,red) meminta, eksekusi ditunda karena lahan belum dibayar. (rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.