HATI dan Hanura Tak Puas, Gugatan Berlanjut ke DKPP

Suasana masa aksi pendukung pasnagan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo HATI dan Partai Hanura Provinsi Gorontalo

RadarGorontalo.com – Bawaslu Provinsi Gorontalo, tetap pada pendiriannya kalau dokumen pendaftaran NKRI sudah memenuhi syarat. Itu ditegaskan kembali, didepan pendukung pasangan Hana Hasana-Tonny Junus (HATI) dan Partai Hanura yang kembali menggelar aksi memprotes, SK penetapan pasangan calon NKRI yang menurut mereka tidak lengkap, Rabu (11/1). Tak puas dengan putusan itu, persoalan ini akan diadukan ke DKPP.

Tak berorasi di luar gedung Bawaslu, perwakilan massa aksi diajak untuk berdialog dengan anggota Bawaslu. Dihadapan komisioner Bawaslu, Fanli Katili mewakili massa aksi bersikukuh petikan yang dimasukkan pasangan calon NKRI ke KPU itu tidak sah. “Dalam PKPU syarat bagi terpidana yang maju dalam Pilkada, harus melampirkan salinan putusan dari MA. Namun Rusli Habibie, hanya memasukan Akta Petikan Salinan Putusan,” urainya, sembari menegaskan salinan dan petikan itu jelas dua hal berbeda, seperti yang dijelaskan sejumlah pakar hukum kepada mereka.

Kendati berada dibawah tekanan, Bawaslu tidak bergeming. Dihadapan perwakilan massa aksi, Bawaslu kembali menegaskan keputusan mereka masih sama dengan sebelumnya. Bahwa sesuai penilaian KPU, petikan dan salinan itu sama saja. “itu telah kami tuangkan dalam kesimpulan kami,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Haslina Said.

Pertemaun berjalan cukup alot. Kedua pihak bersikukuh pada pendirian masing-masing. Bahkan usai dialog, tak ada kesepakatan apapun. akhirnya massa aksi meminta notulen pertemuan untuk dijadikan pegangan dalam laporan ke Dewak Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nanti. “Jadi kami akan melaporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP, bahkan kami menilai masalah ini berpotensi pidana dan tentunya kami akan melapor kepada pihak Kepolisian,” tegas Ketua Hanura Adhan Dambea. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said, sendiri sepertinya tak gentar dengan ancaman massa aksi itu. “Jelasnya kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ketusnya.

KESIMPULAN BAWASLU

Terkait persoalan ini, sebelumnya di RM. Cafesera Jl. Panjaitan Kota Gorontalo, dalam konfrensi persnya Bawaslu Provinsi Gorontalo, menyampaikan kesimpulan-kesimpulan, terkait temuan Bawaslu dengan Nomor : 02/TM/Pilgub-Wagub/I/2017. Tanggal 10 Januari 2017, terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Syarat Calon dengan terlapor A.n. Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Syarat Calon Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.AP.

Beberapa poin yang mendasari putusan itu diantaranya, setelah ditelusuri dan sesuai alasan penjelasan KPU Provinsi Gorontalo, petikan diterima karena salinan belum turun. Sedangkan soal tuduhan rekayasa, setelah ditelusuri ke pengadilan negeri, diketahui kalau lewat kuasa hukumnya Rusli Habibie sudah meminta salinan putusan, tapi PN baru menerima petikan salinan, dan petikan itu dibelah yang digunakan. Jadi tuduhan rekayasa tak terbukti.

Dalam konsultasi ke Bawaslu RI dijelaskan, walaupun berbeda secara tekstual tapi esensi petikan dan salinan putusan itu sama. Sehingga Bawaslu Provinsi Gorontalo memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi. Bawaslu pun menegaskan, putusan diambil tanpa ada tekanan atau fasilitasi dari pihak manapun. (rg-60/rg-50)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *