Hasil Pemeriksaan BPK RI, Ungkap Kelemahan 4 Daerah

RadarGorontalo.com – Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ada 4 daerah yang dianggap masih ada kelemahan, mulai sisi perencanaan penganggaran pembangunan hingga pelayanan kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 4 Daerah itu, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Bone Bolango.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Muhamin, masing-masing daerah tersebut ditemukan lima kelemahan yang sama. Seperti di Pemerintah Kota dan Kabupaten Gorontalo, yakni penyusunan RPJMD yang belum sepenuhnya berpedoman pada RPJMN hingga penyusunan Restra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang belum sesuai RPJMD. Belum lagi, Indikator kinerja program kegiatan dan dana indikatif rencana kerja, tidak selaras dengan RKPD.

Tak cuma itu, program prioritas serta plafon anggaran yang tercantum dalam PPAS atau PPAS-PA, belum konsisten dengan yang ditetapkan dalam RKPD. “Temuan ini tentang kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dan apabila persoalan ini tidak di atasi segera, maka akan mempengaruhi efektifitas tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota dan Kabupaten Gorontalo,” ujar Muhaimin.

Sedangkan untuk Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango, adalah tentang efektifitas penyelenggaranaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2015 sampai dengan semester I di 2016. Disimpulkan, program JKN di dua kabupaten ini, belum sepenuhnya efektif. Itu dibuktikan, dengan ditemukannya sejumlah puskesmas yang jumlah dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya belum memenuhi standar. Seperti, fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi dengan kebutuhan farmasi yang memadai, serta instansi terkait yang belum lakukan monitoring dan evaluasi terhadap program layanan kesehatan.

Dari kelemahan itupun, BPK mengusulkan, untuk Kota dan Kabupaten Gorontalo, harus melakukan pengendalian dan pengawasan melalui Bappeda, dalam menyusun RPJMD dengan pedoman pada RPJMN. Kemudian, seluruh SKPD agar dapat menyusun Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD, serta menyusun program kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif yang selaras dengan RKPD. Serta Pemda harus memerintahkan TAPD agar menyusun kegiatan pada program prioritas yang disertakan plafon anggarannya yang tercantum dalam PPAS/PPAS-PA, yang sesuai dengan dalam RKPD. Selanjutnya menyusun indikator kinerja dalam DPA/DPPA, yang selaras dengan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. “Saya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota dan Kabupaten Gorontalo yang telah mengindahkan rekomendasi dari BPK,” ungkap Muhaimin.

Sedangkan untuk Kabupaten Bone Bolang dan Pohuwato, Dinas Kesehatan yang ada di masing-masing daerah itu, harus menyusun dan melaksanakan kebijakan pemenuhan dan pemerataan SDM di seluruh puskesmas. Serta membuat perencanaan atas pengadaan jumlah dan jenis obat, yang disesuaikan dengan 155 jenis penyakit yang tercantum dalam formularium nsional. Kemudian bagi tim monev JKN, seksi monitoring, evaluasi dan sistem surveilance, harus memuat perencanaan kegiatan monev atas pelayanan kesehatan pada puskesmas. Terakhir bagi Dinas Sosial Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi, wajib melakukan koordinasi secara optimal, mengenai validasi data masyarakat miskin dan kepesertaan JKN dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Dinsos Provinsi dan BPJS Kesehatan. Serta meningkatkan koordinasi dengan TKPKD yang ada di daerah, agar dalam mendaftarkan dan menetapkan peserta JKN, itu berdasarkan data BDT masyarakat miskin. Selanjutnya Bonbol dan Pohuwato menyusun pedoman terkait dengan mekanisme koordinasi yang baku, dalam hal kepesertaan JKN. Khususnya mengenai dengan pemutahiran database PBI Pusat, dan PBI daerah. “Terakhir menganggarkan dan membentuk tim monitoring dan evaluasi, mengenai kepesertaan JKN,” tutup Muhaimin.n (rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.