Haram Pungli di Sekolah

ilustrasi (Anwar/RG)
ilustrasi (Anwar/RG)

RadarGorontalo.com – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, melarang keras pungutan diawal tahun ajaran baru. Seluruh sekolah di Provinsi Gorontalo tidak dibenarkan melakukan pungutan atau pengumpulan biaya dalam bentuk apapun kepada orang tua murid. Himbauan ini ditegaskan Rusli Habibie, minggu (17/07) malam. “Saya himbau tidak ada pungutan-pungutan kepada orang tua murid diawal tahun ajaran baru ini,” tegas Rusli.

Rusli menjelaskan, pihaknya melarang pihak sekolah melakukan pungutan karena seluruh pembiayaan pendidikan di provinsi Gorontalo telah dibiayai lewat program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Jadi tak boleh lagi ada pungutan,” kata Rusli mempertegas.

Tahun 2016 ini, tak tanggung-tanggung Pemprov Gorontalo menganggarkan dana Prodira sebesar Rp 46,2 miliar lewat APBD. Sementara dana BOS untuk Provinsi Gorontalo jumlahnya tak sedikit yakni tembus Rp 245 miliar lewat APBN. “Kalau ada orang tua murid jadi korban pungutan sekolah, tolong lapor ke pemerintah desa (Kepala Desa) atau Camat setempat. Bisa saja ke Dikpora Kabupaten atau ke Dikbudpora Provinsi. Atau langsung Kepala Dinas Provinsi Pak Weni Liputo, nomor hp kami ada di koran (Radar Gorontalo),” harap gubernur kepada orang tua murid.

Himbauan ini untuk memberikan kejelasan kepada siswa dan orang tua murid, tentang kewajiban orang tua dan kewajiban sekolah. “Masih adanya pungutan di sekolah menurut saya karena kurangnya transparansi pengelolaan Prodira antara orang tua dan pihak sekolah. Orang tua murid belum paham bagian mana yang dibiayai oleh sekolah dan mana kewajiban orang tua,” ungkap Rusli.
Ia juga menjelaskan, hal yang paling mendasar dalam program Prodira yakni menjamin tidak ada lagi biaya kegiatan belajar yang memberatkan siswa seperti perbaikan fasilitas sekolah, penyediaan modul sekolah serta pembayaran honor guru tidak tetap. “Masih ada juga yang sms saya. Pak gubernur katanya sekolah gratis, buktinya anak saya ke sekolah naik bentor masih bayar. Anak saya beli sepatu dan baju sekolah juga bayar sendiri. Nah hal-hal seperti ini yang perlu disampaikan bahwa itu tetap menjadi tanggungjawab orang tua,” ungkapnya.

Terkait dengan pembangunan ruang kelas baru dan pembayaran honor guru abdi, Rusli meminta pihak sekolah tak lagi membebankan kepada siswa. “Tahun ini kita membolehkan 15 persen dari dana Prodira untuk menggaji guru abdi atau guru tidak tetap, jadi tidak ada alasan lagi meminta uang kepada siswa untuk itu,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kadis Dibudpora Provinsi Gorontalo Weni Liputo menjelaskan, dana Prodira Rp 46,2 miliar tersebut membiayai semua jenis kegiatan pendidikan, yang kebetulan belum tercover lewat dana BOS mulai dari TK, SD, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA seperti gaji guru honor, pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, dana BOS membiayai kegiatan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dan sederajat, yang juga tidak dibiayai Prodira. “Artinya Prodira dan BOS saling melengkapi,” ungkap Weni.

Terkait baju seragam sekolah yang sering dikeluhkan orang tua murid, memang masih tanggungan orang tua murid. Namun jika ada pihak sekolah yang menyediakan baju seragam sekolah lewat koperasi, itu boleh-boleh saja, asal harganya tidak jauh beda dengan harga yang ada di toko atau di pasar. “Tapi dengan catatan, tidak boleh dipaksakan. Karena siapa tahu ada murid yang masih bisa menggunakan baju seragam kakaknya atau saudaranya,” kata Weni. (rg-50)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *