Hanya Tujuh Daerah Yang Lolos Gugatan Pemilihan di MK

RadarGorontalo.com, JAKARTA – Pasangan calon (paslon) kepala daerah yang keberatan atas hasil pilkada sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat 45 daerah yang mengajukan gugatan. Dari jumlah itu, hanya sekitar tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih suara.

Peneliti Kode Inisiatif Adam Mulya mengatakan, total 48 permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) dari 45 daerah yang diajukan ke MK. ’’Dari satu daerah ada yang mengajukan lebih dari satu gugatan,’’ ujarnya saat diskusi pro kontra ambang batas suara sengketa pilkada di salah satu resto di Jalan H Agus Salim, Menteng, kemarin (2/3).

Menurut dia, yang paling banyak mengajukan gugatan adalah Provinsi Aceh. Yakni, sembilan daerah. Yang kedua adalah Provinsi Papua (enam daerah). Disusul Provinsi Sulawesi Tenggara empat daerah.

Adam mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 1/2017 tentang Pedoman Beracara dalam PHP, pengajuan gugatan harus memenuhi persentase ambang batas selisih suara. Yaitu, mulai 0,5 persen hingga 2 persen sesuai dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Dari kajian Kode Inisiatif, di antara 45 daerah yang mengajukan sengketa, hanya tujuh daerah yang memenuhi ambang batas suara. Sedangkan 38 daerah yang lain tidak memenuhi syarat ambang batas. ’’Itu mengacu kepada ambang batas suara,’’ tutur dia.

Namun, dia meminta selisih suara itu tidak dijadikan tolok ukur satu-satunya dalam menerima permohonan gugatan. Justru yang perlu dilihat adalah substansi dari gugatan tersebut. ’’Jangan syarat formal saja, syarat substansial juga harus dilihat oleh MK,’’ ujarnya.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, syarat ambang batas suara tetap diperlukan. Namun, yang lebih penting adalah proses pelaksanaan pilkada. ’’Apakah terdapat kecurangan yang masif dalam pesta demokrasi itu,’’ katanya.

Menurut dia, jika ada permohonan sengketa yang tidak memenuhi ambang batas suara yang ditentukan, tapi dokumen yang diajukan berisi bukti-bukti yang kuat adanya pelanggaran, MK juga harus mempertimbangkan permohonan tersebut. Misalnya, permohonan gugatan dari masyarakat Kabupaten Pati. Dari segi ambang batas selisih suara, pengajuan tersebut tidak memenuhi syarat. ’’Tetapi, banyak bukti yang diajukan. Jadi, dalil-dalil bisa menjadi pertimbangan hakim MK,’’ ungkapnya.

Peneliti Pusako FH Universitas Andalas Charles Simabura menambahkan, peraturan MK bukanlah segala-galanya. Lembaga tinggi negara itu tidak boleh hanya membatasi diri dengan batas numerik. Sebab, MK bukanlah mahkamah kalkulator. ’’Hakim MK itu negarawan, bukan hakim kalkulator,’’ terang dia.

MK boleh menetapkan ambang batas suara, tetapi terlebih dahulu harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Jika ditemukan bukti kuat, aturan selisih suara bisa diterobos. ’’Kalau tidak dilakukan, MK sudah gagal menjadi penjaga konstitusi,’’ ungkap Charles. (lum/c4/fat)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *