Hamdalah, PKH Signifikan Pangkas Angka Kemiskinan

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa saat penyerahan KKS di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (17/1). Foto: Humas Kemensos for JPNN.Com

jpnn.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) bukan sekadar bagi-bagi duit. Sebab, program sosial itu sangat efektif menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Khofifah mengatakan hal itu saat kunjungan kerja di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (17/1) guna penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen).

Angka itu berkurang sebesar 0,25 juta orang dibanding dengan Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen). Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016.

Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang menunjukkan penurunan. Dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016

“Artinya ada penurunan sekitar 250.000 penduduk miskin di Indonesia. Data dari BPS tersebut akan menjadi referensi bagi banyak kementerian serta daerah,” katanya.

Khofifah menambahkan, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen. Angka dibanding September 2015 yang mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen. Penurunannya mencapai 500-an ribu penduduk miskin.

Menteri asal Jawa Timur itu pun mengaku optimistik PKH telah berdampak positif. Sebab, 600 ribu keluarga penerima manfaat yang telah lepas dari status miskin menjadi sejahtera.

Selanjutnya, keluarga yang sudah beranjak sejahtera dirujuk untuk ikut program pemberdayaan lainnya. “Kami optimistis jumlah penduduk miskin akan semakin turun ditahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.

Khofifah menegaskan keyakinannya soal jumlah penduduk miskin yang berkurang signifikan itu bukanlah hal berlebihan. Sebab, katanya, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga gencar melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan subsidi dalam satu KKS.

Kartu tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bantuan PKH, pangan, subsidi elpiji 3 kilo dan listrik. Kemensos juga menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan KKS.

Khofifah menambahkan, ada 6 juta keluarga penerima manfaat PKH di Indonesia. “Tahun 2017 ada tiga juta keluarga ditargetkan bermigrasi ke bantuan sosial non-tunai,” imbuhnya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat ikut gembira dengan capaian itu. Menurutnya, dampak PKH dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika PKH dilaksanakan secara terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya.

Dia menambahkan, belum lama ini dalam Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar Jumat (13/1) meminta pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan, terutama dengan program KKS yang sudah berjalan. Alasannya, subsidi yang digelontorkan banyak yang tidak tepat sasaran.

Harry menuturkan, dengan pendekatan holistik ini maka PKH diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi tujuh hingga delapan persen dan penurunan indeks gini rasio menjadi 0,36 persen pada tahun 2019. (ara/jpnn/rg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.