Gubernur Muncul Tiba-tiba di Kejati, Lalu Apa Isi Pembicaraan RH- FD?

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Kajati Firdaus Dewilmar melakukan pertemuan, Kamis (3/1)

RadarGorontalo.com – Sekitar pukul 13.00 WITA Kamis (03/01) siang kemarin, Rusli Habibie yang menggunakan kemeja putih bermotif karawo muncul di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

Kemunculan orang nomor satu di Gorontalo di Kejati ini, terkait dengan agenda kunjungan kerja awal tahun yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Kehadiran Rusli yang diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar ini, juga terkait dengan penguatan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah provinsi Gorontalo dengan institusi Adhyaksa tersebut.

Rusli mengatakan, pihaknya memberikan dukungan terhadap keterlibatan Kejaksaan dalam Tim Pengawalan dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Menurut Rusli, titik paling rawan adalah proses lelang pada setiap proyek dilingkungan pemerintah daerah.

“Makanya pada setiap lelang kita melibatkan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sehingganya pengawalan kita akan dukung penuh kejaksaan untuk berperan serta mengawasi,” ujar Rusli Habibie yang saat itu turut didampingi Sekdaprov, Darda Daraba.

Kedatangan Rusli di Kejati, juga turut dikomentari Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar. Ia mengatakan, kedatangan Gubernur merupakan bagian sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi yang selama ini berjalan dengan baik.

Terkait dengan Pengawalan dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Firdaus mengatakan bahwa, keberadaan TP4D telah ada ditingkat Kabupaten/Kota dan provinsi.

Sehingga wajib dilakukan. TP4D merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi-instansi pemerintahan.

Upaya tersebut perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia bisa lebih efektif dan optimal.

Serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 lalu, yang pada intinya menekankan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.

Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum akan terus berperan aktif dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah.

Melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa point penting ini, Jaksa Agung RI, H.M. Prasetyo, telah menginstruksikan untuk membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan).

TP4 terdiri dari 3 komponen, yaitu TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di provinsi dan TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap kabupaten/kota.(RG-57)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *