Gubernur Aman, Isu Non Aktif Hoax

SERAH terima jabatan dari Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakrulloh, kepada Gubernur dan Wagub Gorontalo, yang disaksikan Dirjen Otda Kemendagri, (19/05).

Kembali ke Pasal Satu

RadarGorontalo.com – Sudah menang dan sudah dilantik pula, tetapi isu tentang penonaktifan Rusli masih saja menjadi pembicaraan di kalangan elite tertentu. Cerita yang beredar akan ada dua SK yang akan diterima Rusli. Pertama SK Pelantikan dan kedua SK Nonaktif. Tetapi kemarin pupus sudah semua harapan mereka. Ternyata isu yang selama ini beredar hanya dongeng menjelang tidur malam. Dari acara sertijab kemarin, Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono, menjelaskan inilah kemenangan rakyat Gorontalo.

Karena menurutnya, jika sudah dilantik oleh Presiden, maka seluruh prediksi-prediksi konflik perbedaan pendapat maupun semua argumen formal dan informal, selesai sudah. Karena Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. “Pasal 1 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jangankan kesalahan kecil, orang yang sudah salahnya besarpun, Presiden punya kewenangan untuk memberikan grasi maupun amnesti. Oleh karena itu, kalau sudah dilantik oleh Presiden, maka seluruh kekurangan yang ada selama ini mari kita konsolidasikan dan kita akhiri semuanya,” ungkap mantan Gubernur Sulut tersebut.

Diwawancarai usai Sertijab Soni Soemarsono juga menjelaskan Mendagri tidak akan menonaktifkan Rusli Habibie, karena masalah hukum terjadi sebelum Pilkada, dan pada saat pencalonan Rusli Habibie memenuhi persyaratan. Berbeda dengan kasus di daerah lain, kasus hukum mereka terjadi saat proses tahapan Pilkada. “Pak Rusli Habibie terpidana sebelum pencalonan di Pilgub kemarin. Bahkan dilihat dari pasal 165, tentang pemberhentian, posisinya beda dengan Rusli. Sebab, ketika mencalonkan sesuai dengan PKPU sudah terpidana. Tapi karena kasus hukumnya tipiring dengan hukuman percobaan, maka kasus dialami pak Rusli ini tidak termasuk dalam kategori yang harus dinonaktifikan. Seperti kasus tindak pindana korupsi dan narkotika. Karena tipiring ringan, sehingga Rusli diloloskan KPU sebagai calon Gubernur” terang Soni.

Soni menambahkan, akan tidak adil Rusli diloloskan dan ikut Pilkada serentak, kemudian menang dan dilantik serta kemudian Mendagri memberhentikannya. Hukum itu alat untuk menunjuk keadilan, sehingga hukum dijadikan Mendagri sebagai instrumen untuk memberikan keadilan. “Kalau memang diijinkan untuk berkompetisi dan menang, secara adil mereka tentunya harus mendapatkan posisi dari kemenangan itu,” ungkap Soni, sembari mengatakan itu baru posisi pertama.

Pengertian dari pasal 165 tentang pemberhentian, contoh kasusnya sepeti Ahok dan Bupati Rohul. Mereka berdua ketika menjalani proses tahapan Pilkada, yang awalnya baik-baik kemudian terkena kasus pidana. Namun tak langsung dicoret dengan terus menjalani proses tahapan Pilkada sampai pada proses pelantikan, nanti setelah dilantik kemudian diberhentikan. “Kasusnya Bupati Rohul kejadiannya setelah proses penetapan calon.

Nah, berbeda dengan Pak Rusli, yang terjadi sebelum Pilkada,” jelas Soni. “Beda dengan pak Rulis sebelum penetapan calon, sehingga tidak mungkin diberhentikan. Dan jika ingin di stop, harusnya pada saat penetapan calon di KPU dan tidak diikutikan dalam pilkada. Jadi beda pengertian pasal ini, pasal yang sudah berjalan pada saat sekarang ini baik-baik, kemudian ada kasus. Pak Rusli beda karena itu kita harus pertimbangkan sebaik-baiknya dan masak-masak secara bijaksana, didiskusikan dengan semua pihak termasuk Presiden, hingga akhrinya pak Rusli dilantik, jadi tak ada penonaktifan,” tutupnya. (rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *