Full Day School Penuh Kontroversi

RadarGorontalo.com – Program full day school (FDS) sebenarnya masih taraf ujicoba. Penerapannya pun, untuk Gorontalo hanya dipilih dua sekolah. Tapi karena budaya latah, hampir semua sekolah ikut menerapkan hal serupa. Parahnya, banyak sekolah yang tidak siap. Alhasil, alih-alih mencapai tujuannya, program full day school justru menuai kontroversi. Siswa menjadi kelelahan di sekolah, sedangkan orang tua terbebani dengan biaya tambahan.

Tak sedikit orang tua siswa yang mulai mengeluhkan persoalan ini. Seperti diungkap Sutikno. Biasanya sebelum FDS, sore hari anaknya yang duduk di sekolah dasar itu, masih bisa ikut berbagai ekskul, termasuk belajar mengaji. Namun setelah sekolah anaknya menerapkan FDS, jangankan ekskul lainnya, mengaji pun akhirnya harus bolos. Karena, pulang sekolah sang anak dalam kondisi kecapean. Yang bikin miris, FDS yang seharusnya lebih banyak dengan ekstra kurikuler, justru yang lebih banyak pengetahuan umum. Contoh, mata pelajaran matematika yang cuma 1 jam, sejak FDS jadi 3 jam sehari. “mereka harus masuk pagi-pagi sekali, dan pulang sore. Seharian disuruh belajar, yaa.. pulangnya kecapean,” tukasnya.

ilustrasi (Anwar/RG)

Hal senada juga diungkap orang tua murid lainnya. Tak cuma soal kecapean, tapi sejak FDS berlaku dirinya mengaku sudah harus mengeluarkan biaya ekstra. Contoh, kalau biasanya sehari hanya dua kali bayar bentor untuk antar jemput anaknya di sekolah, kini harus tambah satu kali lagi. Karena di jam tertentu, bentor menjemput makanan untuk sang anak. Sama seperti Sutikno, orang tua murid satu ini juga, melihat anaknya kecapean setiap pulang sekolah. Jangankan belajar, bermain saja sepertinya sudah enggan.

Sebelumnya, sejak program FDS digelindingkan pertengahan 2016 silam, Mendikbud Muhadjir Effendy berpesan, kondisi ideal pendidikan di Indonesia ada dua aspek yakni pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Pada jenjang sekolah dasar (SD), siswa mendapatkan pendidikan karakter sebanyak 80 persen dan pengetahuan umum sebanyak 20 persen. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), pendidikan karakter bagi siswa terpenuhi sebanyak 60 persen dan pengetahuan umum sebanyak 40 persen. Namun, full day school ini bukan berarti para siswa belajar selama sehari penuh di sekolah. Lingkungan sekolah harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Namun yang terjadi justru tidak seperti itu, bahkan cenderung menuai kontoversi. Itu diperparah, dengan kondisi sekolah yang sangat belum siap dengan konsep FDS, tapi sudah ikut-ikutan menerapkan programnya, hingga melenceng dari tujuan sebenarnya. Dari penelusuran koran ini, didapatkan beberapa fakta, alasan FDS agar sekolah bisa libur di hari Sabtu. Ada juga, agar guru bisa secepatnya memenuhi kuota jam mengajar, untuk sertifikasi. kendati harus mengabaikan efek negatif bagi para siswa.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo Weni Liputo saat dikonfirmasi, Selasa (13/2), menjelaskan, untuk SLB, SMA, SMK yang menjadi kewenangan pemprov, belum diwajibkan menerapkan FDS. Pihaknya masih menunggu hasil ujicoba FDS secara nasional. Dimana, untuk Provinsi Gorontalo, oleh Ditjen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, ditunjuk hanya dua sekolah saja. Yakni, SMPN 1 Limboto dan SDN 30 Kota Gorontalo. Sedangkan untuk sekolah lain yang melaksanakan FDS termasuk SMA, SMK, adalah ujicoba bawaan setelah mereka dialihkan ke provinsi, sesuai UU 23 tahun 2014. ” Meskipun ada sekolah yang dalam kewenangan prpovinsi, tapi dinas Dikbudpora belum mewajibkan mereka melaksanakan FDS sampai ada hasil evaluasi tim dan ketentuan yang sifatnya mengikat dari Kemendikbud sebagai institusi yang mengatur policy pendidikan secara nasional,” ungkap Weni.

Ditambahkannya juga, apabila dalam evaluasi setelah dua bulan program ini jalan pada beberapa SMA – SMK, akan dipertimbangkan untuk menyesuaikan programnya dengan memperhatikan semua masukan dari pihak terkait dengan sekolah. Seperti komite sekolah, orang tua siswa, liungkungan masyarakat sekolah, guru dan terutama anak didik serta pemerintah setempat. “kita akan mempertimbangkan secara arif semua aspek, termasuk bagaimana konklusi akhir secara nasional terhadap FDS. Jadi aspek siswa harus menjadi segala-galanya dalam program sekolah,” pungkasnya. (rg-34)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *