Fanly : Kalau Bicara Harus Berdasarkan Fakta dan Data

GORONTALO (RADAR) – Aksi unjuk rasa selama ini yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah Kabupaten Gorontalo (GMMPD) atau Aliansi Masyarakat Peduli Daerah (AMPD) yang mempersoalkan isu terkait Permasalahan indikasi Kasus pidana yang dilakukan oleh Istri Bupati Gorontalo,  Fory Naway terhadap salah seorang Wanita yang masih menjadi ponakannya akhir-akhir ini terlihat sudah bukan lagi karena masalah Pidana, namun sudah merupakan Masalah Politik”, ujar Fanly Katili S.Pd selaku Ketua Lembaga analisis dan Monitoring Produk Hukum (Lembaga AMPUH) Provinsi Gorontalo.

Fanly Katili

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa telah terjadi tragedi politik yang sangat luar biasa pada Fadli Hasan selaku Wakil Bupati Gorontalo dengan keluarnya SK Mendagri tentang Pemberhentian Wakil Bupati dan dugaan tersebut terjadi Karena sangat jelas terlihat dalam massa aksi GMMPD atau AMPD adalah mereka-mereka yang memimpin masa aksi kemarin merupakan orang-orang yang terdepan Melawan dan Menolak Adanya Pansus DPRD tentang Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo saat itu.

 Menilai massa aksi AMPD ini sangat mencederai Image dari Gerakan-gerakan yang sebelumnya mereka lakukan Saat Menolak Pansus Pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo, karena Secara Politis hal itu tentunya sangat merugikan figur daripada Tokoh-tokoh tertentu dikarenakan bisa saja publik akan mengaitkan bahwa isu dan Gerakan yang dilakukan oleh Massa Aksi AMPD hari ini terkait dengan Masalah Pidana oleh Istri Bupati Nelson Pomalingo, adalah sebagai Wujud Balas dendam politik.
 Hal ini terlihat dari berbagai Isu dan tuntutan yg diangkat oleh masa aksi yg antara lain adalah,  masalah angka kemiskinan dan pengangguran,  masalah banjir, masalah HTI dan berbagai masalah lainnya yang ada di kabupaten Gorontalo. Harusnya sebelum menyoroti setiap permasalahan yang ada,  masa aksi terlebih dahulu mengantongi data-data yg akurat dan otentik. Karena sorotan masalah kemiskinan dan pengangguran yang katanya semakin meningkat ini sangat tidak relevan dengan data yang ada. Kareena fakta membuktikan bahwa ada angka yang menunjukkan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo menurun sejak pemerintahan Nelson. Saya malah merasa lucu dengan isu tuntutan ini, terkesan asbun dan tidak memahami data-data yang ada. Jangan sampai data yang dipegang oleh masa aksi adalah data dari pemerintahan sebelumnya.
Selanjutnya, masalah banjir yang melanda Kabupaten Gorontalo. Untuk masalah banjir ini adalah masalah yang paling kompleks di Provinsi Gorontalo bahkan Skala nasional maupun Internasional. Kenapa hanya kabupaten Gorontalo yang diangkat oleh masa aksi ini?. Yg perlu diingat kembali bahwa, jauh sebelum terjadi banjir yang melanda 12 daerah yang ada dikabupaten Gorontalo sekitar tahun 2016 lalu, banjir tersebut memang sudah sangat bersahabat Dengan kabupaten Gorontalo jika musim hujan tiba. Jadi masalah banjir ini memang sudah melanda kabupaten Gorontalo jauh sebelum Nelson Pomalingo menjadi bupati. Jika memang masa aksi ini benar-benar mengatasnamakan PENYELAMAT DAERAH, maka yg dilakukan adalah mencari SOLUSI terkait permasalahan yang ada dikabupaten Gorontalo bukan malah mengumbar kekurangan yang memang telah ada dijaman pemerintahan sebelumnya. Publik bisa menilai bahwa ini bisa saja hanya intrik politik dari pihak tertentu dalam rangka mengganggu pemerintahan Nelson Pomalingo. Padahal Substansi masalah yang diangkat sebelumnya adalah Indikasi Pidana oleh istri Bupati. Kok Malah justru berbias pada masalah kinerja pemerintahan? Ada apa dgn Masa Aksi ini”, tanya Fanly Katili yang juga sebagai Mahasiswa Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo. (RG-52)
Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *