Eksekusi Gedung SMK Kesehatan dan PPLP, 500 lebih Pelajar Bakal Terlantar

Pengacara Dahlan Pido SH, saat memberikan penjelasan usai Anmaning di PN Gorontalo

RadarGorontalo.com – Meski sudah ada keputusan MK untuk segera mengeksekusi Gedung SMK Kesehatan Baktara dan gedung UPT PPLP Dinas Dikpora Provinsi Gorontalo, namun pemilik lahan Yetty Lamadlaw masih terus berjuang agar eksekusi lahan tidak jadi dilakukan.

Pasalnya, eksekusi ini nantinya akan membuat 500 lebih siswa dan mahasiswa di SMK Kesehatan dan STIKES Baktara, terlantar akibat tidak memiliki gedung untuk aktifitas belajar mengajar. Tidak hanya itu, aset Pemprov berupa lahan dan gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Gorontalo, dipastikan akan hilang.

Pengacara Yetti Lamadlaw, Dahlan Pido SH, usai mengikuti sidang Anmaning di PN Gorontalo, kemarin, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan upaya hukum maupun kekeluargaan, agar eksekusi ini tidak jadi dilakukan. “Bangunan yang berdiri disini adalah aset negara yang dibangun dengan uang rakyat, dan uang rakyat yang ada disini ini tidak sedikit, sudah mencapai miliaran rupiah.

Memang putusan MK memang tidak membatalkan eksekusi, namun eksekusi juga dilakukan harus punya hati dan nurani terhadap orangtua, siswa yang sekolah disini. Mereka ini adalah generasi penerus bangsa yang menimba ilmu disini, jadi jika lokasi tempat mereka menimba ilmu diekseskusi, mereka nanti akan sekolah dimana,” kata Dahlan yang juga masuk dalam Tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), selasa (25/04).

Dahlan menjelaskan pihak Yayasan dan dari Pemprov Gorontalo, sudah memasukkan surat permohonan penundaan eksekusi, tinggal menunggu dari surat dari Menpora karena PPLP merupakan aset negara. “Memang putusan MK pasti akan berakhir dieksekusi, namun saya mohon bersabar dulu, kami baru memasukkan PK lengkap dengan 14 Novum, antaranya SKM dan bukti transfer uang kepada penggugat, Keppe Lamadlaw, terkait pembayaran jual beli lahan dan masih banyak lagi bukti bukti berupa surat yang dimasukkan dalam PK. Pengalaman saya novum itu satu saja sudah akan cukup memberikan bukti, apalagi 14 novum yang kami masukkan, sehingga kami optimis Insya Allah permohonan ini akan dikabulkan,” pungkasnya.

Diketahui, menurut putusan MA, memerintahkan agar PPLP dan SMK Kesehatan segera dikosongkan. Lahan berdirinya PPLP dan SMK Kesehatan Nusantara memang berdekatan. Sebelum berdiri gedung SMK dan PPLP, lahan seluas 7215 meter persegi yang berada di Jl Bali II, Kelurahan Liluwo, Kota Gorontalo ini, masih satu bidang dan merupakan lahan pertanian milik keluarga Yetty dan Kappe Lamadlau, keduanya merupakan kakak beradik. Pada tahun 2005, Yetty yang mengantongi sertifikat nomor 30.01.06.04.1.00957 tanda hak milik lahan, kemudian menjual sebagian bidang tanah seluas 3.615 meter persegi kepada Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo dengan harga Rp 150 juta.

Keppe Lamadlauw sepertinya tidak terima dengan langkah Yetty Lamadlauw menjual tanah tersebut. Keppe memiliki surat wasiat orang tua mereka, yang menyebutkan jika tanah itu adalah bagiannya. Ia kemudian melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Pada tahun 2013, PN Gorontalo memutuskan jika lahan tersebut adalah benar milik Keppe Lamadlauw.

Namun tahun 2014, Yetty mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo. Banding Yetty diterima PT Gorontalo, dengan begitu lahan yang telah terjual ke Pemprov Gorontalo dan sebagian lagi berdiri SMK Kesehatan itu, sah milik Yetty. Keppe tak merasa keberatan dengan putusan PT Gorontalo. Ia lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim agung lalu mengabulkan kasasi Keppe pada tahun 2015. Atas putusan kasasi itu, Keppe mengajukan eksekusi atas lahan tersebut. PN Gorontalo pada 12 April 2017 telah memanggil para pihak yang bersengketa, termasuk Pemprov Gorontalo yang membeli lahan tersebut. (RG-25)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.