Dugaan Suap Calon Polisi, Benarkah Sudah Hilang?

ilustrasi foto

RadarGorontalo.com – Dugaan suap atau sogok menyogok di penerimaan calon siswa (casis) bintara kepolisian di Polda Gorontalo, menjadi isu hangat, disela-sela sosialisasi pemaparan Kapolda Gorontalo, Brigjen (Pol) Rachmad Fudail, akan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN), di halaman kantor camat Tabongo, kabupaten Gorontalo, minggu (26/2).

Dimana, janji Kapolda, bahwa tidak akan ada praktek sogok menyogok di setiap seleksi penerimaan casis bintara polisi itu, kembali dimintakan penegasannya oleh masyarakat, dalam sesi tanya jawab, pada kegiatan dialog interaktif ‘Menyapa Rakyat’ ala Deprov Gorontalo tersebut. Pasalnya, meski penegasan ini, tidak ada suap menyuap dan sogok menyogok di penerimaan casis Polri, berulang kali disampaikan oleh Kapolda Gorontalo terdahulu, toh menurut masyarakat masih ada juga ragam laporan dan keluhan akan praktek-praktek tak terpuji itu yang dilakukan oknum jajaran korps baju coklat ini. Olehnya, pada kesempatan dialog interaktif tersebut, Kapolda Rachmad, berulang kali dalam penjelasannya menegaskan, akan mengawal dan mengawasi serta memastikan tak akan ada praktek sogok menyogok terkait penerimaan casis bintara di kepolisian.

POLISI ONAR 

Selain praktek suap, Rachmad juga menegaskan, terkait temuan dan keluhan masyarakat, terkait dugaan adanya oknum polisi yang kerap membuat onar dilingkungan masyarakat banyak, terlebih bila menemukan adanya oknum polisi yang suka mabuk-mabukan, bermain judi, dan melakukan praktek-praktek yang meresahkan atau penyakit masyarakat, untuk jangan segan-segan melaporkan hal itu, kepadanya. “Saya membuka layanan center SMS Kapolda, ini nomornya 0811-401-1985. Saya siap melayani semua masyarakat se provinsi Gorontalo, 1 X 24 jam. Asal laporannya jelas, ada bukti, bukan hoax dan mengada-ngada.” tegas Kapolda. “Jika perlu, gunakan kecanggihan teknologi dengan HP/telpon seluler. Tolong foto mereka/oknum anggota Polri yang suka mabuk, bermain judi, membuat onar dan sebagainya tersebut. Jika terbukti, saya proses dengan aturan yang berlaku,” tandas orang nomor wahid di jajaran Polda Gorontalo ini.

SPN ‘DIKEROYOK’ 

Sementara itu, dalam dialog interaktif terkait sosialisasi bakal berdirinya SPN Gorontalo yang akan berlokasi tidak jauh dari kantor camat Tabongo tersebut, spontan dan secara mayoritas atau keseluruhan, mendulang dukungan, tidak saja dari jajaran DPRD Provinsi Gorontalo. Namun juga, para pimpinan daerah di 6 kabupaten/kota, se provinsi Gorontalo, yang turut hadir pada pertemuan tersebut. Diantaranya, Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga, Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Penjabat Bupati Boalemo, Yusuf Giasi, Asisten I Pemkab Bone Bolango, Taufik Sidiki, yang mewakili Bupati Hamim Pou, dan Gafar Dude, yang mewakili Walikota Gorontalo Marthen Taha. “Jika perlu kita ‘keroyok’. Dalam artian, segala apa yang kita (kabupaten/kota) mampu berikan untuk pembangunan SPN, akan kita upayakan,” ujar Indra Yasin. “Karena, saya berharap, dari dibangunnya SPN ini, adalah awal mula untuk kita merintis putra-putra terbaik di kepolisian, yang asli berasal dari provinsi Gorontalo. Sehingga kelak, harapan saya, di 10 dan 15 tahun mendatang, akan lahir banyak, para jendral-jendral di jajaran kepolisian, yang berasal dari provinsi Gorontalo,” timpal Nelson Pomalingo.

Adapun kerangka dukungannya, berupa bantuan anggaran, maupun dalam bentuk dukungan lainnya, moril maupun materil. Seperti sumbangan untuk bertanggung jawab mendirikan sebuah barak polisi di SPN tersebut, dan sebagainya. “Alhamdulillah, Mo Huyula atau Bergotong royong, adalah budaya Gorontalo yang sejak lama, dan saat ini, kembali diingatkan kepada kita semua, dalam upaya bersama membangun SPN Gorontalo ini. Semoga kelak, segala harapan kita, akan berdiri dan beroperasinya, secara keseluruhan dapat mewujudkan provinsi Gorontalo lebih maju dan berkembang. Daerah, dan rakyatnya,” harap Ketua Deprov, Paris RA Jusuf, dalam kesimpulannya.

Direncanakan, untuk pembangunan SPN Gorontalo itu, akan mulai dirintis pada tahun 2017 ini, dengan kebutuhan anggaran paling sedikit Rp 72 Miliar. Pada lahan seluas 25 ribu hektar. Dan direncanakan paling cepat pada bulan Maret 2018 mendatang, sudah bisa melakukan penerimaan casis bintara polisi perdana, yang mayoritas dikhususkan bagi putra-putri daerah, dari 6 kabupaten/kota se provinsi Gorontalo. Yang nantinya, harapan Kapolda Brigjen (Pol) Rachmad Fudail, ketersediaan segala fasilitas dan sarana prasarananya, bisa dimanfaatkan oleh instansi lain, untuk belajar kesamaptaan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kepolisian, pelatihan keamanan dan keteriban, dan sebagainya. “Sehingga, keberadaan SPN Gorontalo, bukan saja sebagai institusi Polri dalam mendidik para anggota Polri yang baru, namun juga kebanggaan bersama masyarakat dan pemerintah daerah se provinsi Gorontalo, untuk bersama-sama menjaga, memelihara, dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Amin,” harap Kapolda, disambut aplous segenap yang hadir pada dialog interaktif tersebut. (rg-28)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *