Dugaan Korupsi Pernyataan Modal, Dirut BUMD BoneBol Dieksekusi

RadarGorontalo.com – Direktur Utama PT Bone Bolango Cemerlang, Moh. TB (52) warga Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran penyertaan modal dari pemerintah daerah selang 2013-2014 lalu.

Informasi yang berhasil dirangkum Selasa (13/02), TB dinyatakan bersalah, telah melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD PT Bone Bolango Cemerlang. Dengan kerugian negara mencapai Rp 2,1 milyar. Hal tersebut sebagaimana putusan dari Mahkamah Agung (MA), tertanggal 10 Januari 2018, dimana Moh. Taufik Baladraf dihukum dengan pidana penjara 6 tahun, denda Rp 200 juta, subside 6 bulan kurungan. “Kepada terdakwa diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 milyar. Jika tidak membayar, maka wajib menjalani pidana penjara selama 4 tahun,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango, Bambang Dwi Handoko,SH melalui Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Dedykarto Ansiga, SH ketika diwawancarai di ruang kerjanya Selasa (13/2) kemarin.

Ditambahkan pula, awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut TB, di Pengadilan Tipikor Gorontalo dan Pasal yang terbukti yakni Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutannya pun yakni tujuh tahun dan di vonis enam tahun penjara. Hanya saja pada saat itu, terdakwa banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, begitu pula JPU. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo pun yakni 4 tahun penjara. “Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo itu, menurut kami sudah dibawah 2 per 3 dari tuntutan. Oleh karena itu, kami melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya adalah, terdakwa di vonis 6 tahun penjara,” jelasnya.

Selain itu kata Dedykarto Ansiga,SH, yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan anggaran, dimana ada beberapa item pekerjaan yang pertanggungjawabannya fiktif, dan ada pula yang di mark up. Bahkan tidak pernah dilakukan RUPS maupun koordinasi dengan direksi serta komisaris dari BUMD tersebut. “Perkara ini masih akan terus kami dalami,” tuturnya.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.