Sen. Mei 20th, 2019

RGOL

Jangan Takut Bicara Politik

DPRD Provinsi Bakal Bikin Perda Pencegahan Korupsi

2 min read
Unsur Pimdeprov seusai melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (foto: warda)

RadarGorontalo.com – Gong pemberantasan korupsi turut menjadi bagian dari jajaran Deprov Gorontalo. Untuk lebih ditabuh, tidak saja pada upaya pemberantasannya.

Namun yang lebih terpenting pada usaha-usaha pencegahannya, sampai tersosialisasi dipahami dan ditaati oleh seluruh masyarakat sampai di wilayah-wilayah pelosok dan desa-desa terpencil se provinsi Gorontalo.

Hal itu, menjadi salah satu dasar kunjungan kerja dan konsultasi jajaran Komisi Gabungan I dan II Deprov, yang dikoordinir langsung oleh Ketua Deprov, Paris RA Jusuf dan Wakil Ketua Deprov, Hamid Kuna, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Dimana, Paris dan jajarannya berharap, meskipun telah banyak regulasi atau payung hukum yang bertujuan memerangi praktek-praktek korupsi ini.

Namun, belum ada tindaklanjut penerapannya di daerah, dalam bentuk regulasi tersendiri, bernama Peraturan Daerah (Perda) Anti Korupsi.

Yang tujuan dari Perda itu sendiri, tidak lain lebih bersifat menggalakan sosialisasi, hingga pemberian nilai-nilai edukasi kepada masyarakat di daerah, sampai ke pelosok-pelosok terpencil, untuk lebih menjauh dan menghindari praktek-praktek korupsi itu sendiri.

Karena, menurut Wakil Ketua Komisi I Deprov, yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Deprov, AW Talib, menyebutkan bahwa kebutuhan akan Perda Anti Korupsi di daerah, bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal dan sendi-sendi kehidupan masyarakat se provinsi Gorontalo.

“Perda, yang selanjutnya kita awali dari pengajuan Ranperda Anti Korupsi di daerah ini, sifatnya lebih pada pencegahan.

Dalam arti, pada sendi-sendi sekecil apapun, yang berpotensi bisa menghadirkan praktek-praktek korupsi, itu harus kita (pemerintah) cegah sedini mungkin.

Mulai dari lingkup birokrasi pemerintahan, dunia pendidikan, bahkan sampai pada pengelolaan dana desa. Itu bisa kita payungi dalam Perda Anti Korupsi nanti.” jelas AW Talib.

Perda Anti Korupsi di daerah pun, bisa digunakan oleh Pemprov Gorontalo, dalam menaungi pencegahan praktek-praktek korupsi di kancah politik. “Seperti bilamana ada Pilkades (Pemilu Kepala Desa).

Nah, dengan Perda itu nanti, masyarakat juga, diharapkan lebih memahami, bahwa sekecil apapun tindakan melakukan korupsi, itu tetap ada ancaman hukumannya tersendiri.

Olehnya, Perda Anti Korupsi itu nanti, substansi-nya lebih kita harapkan pada proses-proses edukasi dan ragam sosialisai, terkait segala upaya pencegahannya,” tukas mantan anggota Komisi II DPR RI ini. (ay1)

Share

Tinggalkan Balasan