DPP PPP Rekom 2 Nama Dampingi Nelson, Demokrat Meradang

SK DPP PPP terkait PAW Wabup Kabgor

RadarGorontalo.com- Beberapa bulan lalu, harian ini pernah menulis tentang satu nama baru Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabgor di luar dari 6 calon yang direkomendasikan oleh PPP dan Demokrat. Satu nama itu yakni Hamid Kuna.

Dan di luar dugaan banyak orang, politisi partai Hanura ini masuk dalam rekomendasi DPP PPP menjadi Cawabup Nelson. Memang ada dua nama yang direkomendasikan DPP PPP menjadi calon penamping Nelson, yakni Arifin Djakani dan Hamid Kuna.

Kalau Arifin Djakani tidak jadi masalah, karena dia salah satu dari 6 Cawabup yang direkomendasikan PPP dan Demokrat Gorontalo. Dia juga politisi Demokrat yang jadi partai pendukung Nelson pada Pilbup lalu.

Menjadi pertanyaan adalah masuknya nama Hamid Kuna yang notabenenya politisi Hanura yang Pilbup lalu partainya bukan pengusung Nelson. Munculnya nama Hamid Kuna langsung mendapat reaksi keras dari Partai Demokrat.

Ini terlihat kehadiran fungsionaris Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Amir Habuke dan rekan-rekannya di kediaman Bupati Nelson Pomalingo. “Kami datang menanyakan kebenaran kabar itu ke pak Nelson, kami merasa dilecehkan,” ujarnya.

Apalagi kata Amir, salah satu nama Cawabup itu tidak masuk usulan PPP dan Demokrat Gorontalo dan dia bukan dari partai pengusung Neslon di Pilbup lalu. “Kami (PPP-Demokrat) rekom 6 orang. PPP mengusulkan Ahmad Lihu, Arifin Djakani dan Hadijah Tayeb.

Sementara Demokrat mengusulkan Chamdi Mayang, Herman Walangadi dan Nani Mokodongan.” paparnya. Dari masalah ini, Amir mengatakan semacam ada proses yang tidak jalan, karena Nelson kaget dan tidak mengetahui hal itu. Lalu apa reaksi Bupati?

Nelson Pomalingo saat ditemui mengaku kaget dengan adanya SK DPP PPP atas nama Hamid Kuna, karena dia sendiri sebagai ketua DPW PPP belum menerima SK DPP tersebut. “Saya kaget didatangi salah satu calon membawa surat.

Inikan aneh, justru saya tahunya dari calon, bukan dari DPC atau dari DPP,” ungkap Nelson. Meski sudah melihat ada dua nama, namun Nelson masih menunggu surat resmi dari DPP PPP.

Neslon pun mengaku akan mengevaluasi masalah ini. “seharusnya ini kapasitas saya sebagai ketua DPW PPP,” tegasnya. Meski sudah diperlihatkan SK DPP PPP oleh salah satu calon, Nelson mengaku sebagai Bupati tidak bisa serta merta menyahutinya, karena SK yang ada baru dari PPP.

“Kita ini diusung oleh dua partai, PPP dan Demokrat, maka harus ada tanggapan Demokrat. Intinya semua kembali ke Bupati, harus ada surat resmi dan dibahas sesuai mekanisme,” tambahnya. Nelson juga menyarankan PAW Wabup harus melalui persetujuan kedua partai.

Artinya keduanya harus bermufakat siapa yang akan ditunjuk. “Jangan sepihak, karena saya diusung dua partai, PPP dan Demokrat, makanya saya sarankan harus ada persetujuan dua partai ini,” tegas Nelson.

Hal senada disampaikan ketua DPC PPP Kabgor, Syam T. Ase. Menurutnya, rekomendasi PAW Wabup sesuai kesepakatan PPP dan Demokrat ada 6 orang. “Memang saat itu nama Hamid Kuna tidak masuk,” ujarnya.

Meski begitu, Syam mengaku DPC hanya sekedar mengusulkan dan DPP yang memutuskan. “Perintah partai harus kita tindaklanjuti sesuaiuai mekanisme organisasi, sekaligus kita sampaikan ke Demokrat untuk rapat bersama,” tandasnya. (rg-53)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *