Dinamika Pembangunan Politik Elektoral Indonesia

 

Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas saat memberi kuliah umum di UNG, Jum’at kemarin.
Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas saat memberi kuliah umum di UNG, Jum’at kemarin.

 

RadarGorontalo.com – Dengan pendekatan historik, Sigit Pamungkas, komisioner KPU RI, menjelaskan tentang karakteristik dan arah kebijakan pembangunan politik elektoral (pemilihan, red) di era Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi. Sigit mulai menjelaskan tentang dinamika pembangunan politik elektoral Indonesia dengan sebuah pertanyaan kunci; sudah sejauhmana keberhasil pembangunan politik, dan pembangunan politik elektoral bangsa ini?.

Itu diungkapnya saat memberi Kuliah Umum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Jum’at (09/09) kemarin. “Kita sudah menapaki proses reformasi selama 15 tahun. Dan menjadi wajar, ketika ada pertanyaan muncul; apakah kita sudah benar berada pada posisi pembangunan politik yang memperkuat dimensi-dimensi demokrasi yang kita inginkan bersama?.

Pertanyaan itu penting, karena jangan-jangan kita melakukan sesuatu hal, sesungguhnya tidak sedang membangun untuk memperbaiki mutu dan kualitas demokrasi kita. Tetapi jangan-jangan kita sedang sedikit demi sedikit menggerus idealitas dari demokrasi yang kita cita-citakan bersama?!,” ungkap Sigit, yang saat itu didampingi Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Mohamad N. Tuli, dan komisioner KPU Provinsi Ahmad Abdullah sebagai moderator.

Bagi Sigit, pertanyaan tersebut sangat penting dan relevan untuk direfleksikan, sehingga kemudian siapa pun yang berada pada posisi itu, bisa mengambil peran yang tepat terkait dengan arah pembangunan politik, atau secara spesifik adalah arah pembangunan politik elektoral. “Kalau kita cermati sejak reformasi 1998, pembangunan politik elektoral kita, berkembang sangat dinamis. Berkembang dengan dinamikanya tersendiri.

Kita tak pernah membayangkan sebelumnya,” katanya. Dan dinamika politik itu, kata Sigit, telah terlembaga dengan baik, tatkala terjadi amandemen konstitusi, yang berlangsung antar 1999 sampai dengan 2002. “Pada kurun waktu tersebut, bangsa kita telah meletakkan kembali apa yang disebut dengan fondasi ideal kelembagaan negara.

Struktur-sturktur kelembagaan politik yang semula dicanangkan, dipatrikan dalam konstitusi 1945 dilakukan amandemen ditata kembali berangkat dari pengalaman-pengalaman politik menata bangsa sejak era Sukarno sampai dengan era Suharto. Jadi, amandemen konstitusi 1945, yang berlangsung dikurun waktu tahun 1999 dan 2004, itulah fondasi kelembagaan politik kita saat ini,” jelasnya. “

Lalu kita berefleksi tentang fondasi kelembagaan yang dibentuk dalam amandemen konstitusi ini, sesungguhnya kerangka besar kelembagaan politik itu adalah anti tesis dari kelembagaan politik sebelumnya. Dan ini menjadi anti tesis terutama kelembagaan politik yang disusun pada Orde Baru. Kalau kita menelisik sejenak, kelembagaan politik elektoral di Orde Baru. Ada beberapa yang dapat kita berikan catatan penting,” jelas Sigit. Kelembagaan politik Orde Baru, menurut Sigit, pada dasarnya adalah kelembagaan politik yang menomorsatukan pembangunan ekonomi yang ditopang dengan stabilitas politik.

Orde Baru mencita-citakan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong sebuah kemakmuran masyarakatnya, dimana sebuah pembangunan itu pasti baru bisa dilaksanakan kalau terdapat prasayarat, yaitu stabilitas politik. Oleh karena itu, katanya lagi, Orde Baru sangat kuat untuk memastikan tidak ada yang goyah, tidak ada riak, tidak ada suara-suara yang berbeda, dalam upaya membangun atau menciptakan stabilitas politik. “Jadi, secara garis besar dari politik era Orde Baru adalah stabilitas politik untuk mendorong atau menyukseskan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka membangun stabilitas politik itu, maka cara pertama yang diupayakan oleh Orde Baru adalah, mendesain sedemikian rupa politik elektoralnya,” katanya. Dalam politik elektoral Orde Baru, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada Orde Lama, atau era Sukarno, Parpol tumbuh menjamur.

Merujuk pada catatan yang ada, tidak kurang dari 70 partai politik, dan perseorangan serta kelompok yang ikut dalam pemilu 1955. “Tapi begitu Orde Baru berkuasa, pada Pemilu yang seharusnya dilakukan pada tahun 1967 dan diundur ke tahun 1971, sebagai Pemilu pertama orde baru. Pada pemilu pertama itulah, partai politik disederhanakan.

Partai politik yang ikut saat itu hanya 10 partai. Tapi penyederhanaan partai politik itu ternyata dianggap belum mencukupi untuk memastikan stabilitas politik Orde Baru. Maka di Pemilu kedua Orde Baru, dilakukan penyederhanaan kembali, sehingga parpol hanya berjumlah 3. “Jadi, Orde Baru membangun fondasi politik pertamanya, adalah dengan melakukan penyederhanaan partai politik,” ungkap Sigit Pamungkas.(rg-40)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *