Dicoret KPU Boalemo, PAHAM Melawan

Demo Warga pendukung PAHAM di depan kantor KPU Boalemo

RadarGorontalo.com – PAHAM belum patah arang. Kendati pleno KPU Boalemo jelas-jelas mencoret pasangan Rum Pagau dan Lahmudin Hambali dari kontestan pilkada, Rabu (11/1). Bahkan, putusan KPU tersebut dianggap buru-buru bahkan menyalahi azas hukum. Berdasarkan sejumlah temuan yang diperoleh, akan menjadi fakta baru untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika ini berlanjut, Pilkada Boalemo bisa molor dari jadwal.

Dalam rilis resminya, KPU Boalemo membatalkan dan mencabut putusan KPU nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo /Pilbub .027.436540/X/2016, tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016. Dan menggntinya, dengan surat keputusan baru nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo / Pilbup/ 027.436450/I/2017, dimana dalam surat putusan baru itu, tidak lagi mencantumkan pasangan nomor urut 1, Rum Pagau dan Lahmudin Hambali. Pleno yang dilangsungkan, pukul 08.00 Wita, itu mendapatkan penjagaan ekstra ketat dari polisi, TNI dan Satpol PP. Bahkan water canon disiagakan untuk menghalau massa yang memprotes putusan KPU tersebut.

Sementara itu, Otniel Siwi SH, Otniel Siwi SH, ketua Bidang Hukum DPD I Golkar Provinsi Gorontalo menyatakan putusan KPU Boalemo itu dianggap cacat dan menyalahi azas hukum. Bahkan, Otniel mengklaim menemukan adanya kejanggalan dalam proses pemeriksaan perkara yang dampaknya sangat merugikan kepentingan hukum pasangan PAHAM.

Menurut Otniel, ada dua point pengabaian selama proses penyelesaian perkara gugatan nomor 570 /K/ TUN/ PILKADA/2016. Pertama penolakan PT TUN terhadap kehadiran klien untuk duduk sebagai pihak Intervenient dalam perkara tersebut, baik dalam kapasitas petahana yang mengeluarkan SK penggantian atau selaku Paslon. Padahal ini sesuai pasal 83 UU nomor 5 tahun 1986 tentang PeraTUN. “Dengan demikian hak klien untuk membela diri telah dihilangkan,” jelasnya. Yang kedua, sikap KPU Kabupaten Boalemo selaku tergugat, dianggap melakukan pembiaran. Harusnya kata Otniel, KPU yang notabene belum mengetahui seluruhnya perihal pencabutan SK yang diperkaran bisa melakukan koordinasi dengan PAHAM selaku petahana pengambil kebijakan SK ketika itu, selain itu juga KPU tidak berusaha menghadirkan saksi yang berkaitan dengan teknis kebijakan SK seperti pihak BKD Boalemo maupun Baperjakat termasuk tidak berupaya menghadirkan salinan keputusan SK pengembalian jabatan yang sejak 18 oktober telah dilakukan PAHAM. “misalnya KPU tidak menyampaikan fakta dan bukti bahwa SK pergantian pejabat yang diperkarakan telah dicabut jauh sebelum KepTUN (Keputusan TUN),” jelasnya lagi.

Keberatan selanjutnya menurut Otniel, berkaitan dengan sikap PT TUN dan MA yang dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara sungguh sungguh sebelum mengeluarkan putusan nomor 570/K/TUN/PILKADA/2016. Harusnya MA meminta KPU untuk menghadirkan para saksi yang dalam hal ini instansi teknis sehubungan kebijakan SK petahana yang dikeluarkan seperti pihak BKD dan Baperjakat Boalemo, juga harusnya pula MA mempertimbangkan SK tentang pergantian pejabat yang telah dicabut sejak 18 oktober atau jauh hari sebelum gugatan perkara ini diajukan agar dilampirkan.

Atas penerbitan SK pergantian pejabat oleh petahana tersebut bersifat administratif, sehingga saat SK pergantian itu dicabut, maka perkaranya otomatis menjadi nihil dan tidak dapat diputuskan. Beda dengan perkara Pidana seperti korupsi, jika tersangka korupsi 1 miliar dan mengembalikan kerugian negara tidak akan mempengaruhi status tersangka, namun jika perkara pelanggaran adminitratif berbeda, jika SK yang diperkarakan telah dicabut, maka otomatis SK yang diperkarakan itu bersifat nihil sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan, seharusnya ada pemeriksaan terhadap fakta apakah SK pergantian pejabat oleh Petahan yang disengketakan itu masih berlaku atau tidak, namun ini tidak dilakukan,” utaranya.

Oleh karenanya alangkah naif jika KPU Boalemo kemudian mengeluarkan SK pengganti yang menyatakan klien kami tidak memenuhi syarat dengan dasar klien kami telah mengeluarkan SK penggantian pejabat yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut. Karena perkara ini bersifat administratif, maka mencabut SK penggantian pejabat sama artinya dengan tidak mengeluarkan SK, yang harusnya menggugurkan perkara gugatan, tetapi mengapa fakta ini tidak bisa dilihat oleh KPU.

Saat ditanya kemana langkah hukum yang akan ditempuh oleh PAHAM ke depan, dalam pengajuan keberatan tersebut. Otniel menuturkan, pihaknya tidak hanya membawa keberatan ini pada satu ranah hukum saja. “Putusan KPU ini berpotensi pidana, juga berpotensi pelanggaran kode etik, dan juga administratif yang bisa kami ajukan ke pihak terkait, sebagaimana jenis pelanggaran yang dilaksanakan. Yang jelas kami telah mengantongi bukti dan terus mngumpulkan bukti lainnya atas perkara ini, jika potensinya Pidana, ya harus dipidanakan, jika kode etik, kami laporkan ke DKPP, jika administratif, tentu ke PT TUN, atau bahkan ke ketiganya, terkait putusan pencoretan klien kami yang dikeluarkan KPU, dan dalam waktu yang singkat kami segera menindak lanjuti ini,” tandasnya. (rg-59/rg-62)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *