Dianggap Mencuri Subsidi, Meteran Kos-kosan Akan Dicabut

ilustrasi (Anwar/RG)

RadarGorontalo.com – Kos-kosan yang menggunakan meteran 900 Va, akan segera dicabut oleh PLN, dan diganti dengan daya diatasnya yang tidak bersubsidi. Banyaknya kos-kosan elit yang memasang meteran 900 Va, dianggap melakukan pencurian subsidi. Nantinya, itu akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan listrik bersubsidi di desa-desa, khususnya mereka dari golongan tak mampu.

Di Gorontalo sendiri, terindikasi banyak kos-kosan dengan bandrol Rp. 500 ribu sampai 1 juta bahkan lebih per bulannya, menggunakan sistem satu kamar satu meteran untuk golongan 900 Va. Sedangkan penghuninya, rata-rata adalah orang dengan penghasilan tetap. Seperti pegawai swasta, hingga PNS. Ada juga mahasiswa, tapi dari keluarga kaya.

Sebelumnya Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, banyak masyarakat mampu masih menggunakan listrik berdaya 900 watt. “Karena banyak ada kos-kosan, ada 40 kamar ditaruh 900 va, rumah kontrakan juga banyak yang menggunakan 2×900 va. Ini hal yang kita hilangkan, karena ini pencurian subsidi,” kata dia di Kantor Staf Kepresidenan, belum lama ini.

Menanggapi itu, Kepala PLN Persero Area Gorontalo Nayus Rizal mengatakan, yang dimaksud PLN Pusat itu adalah pemilik kost-kosan yang berpenghasilan tinggi dan bukan orang tidak mampu, sehingga tidak layak lagi mendaptkan tarif bersubisidi dari PLN. Dan ini juga berdasarkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Perturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 29 Tahun 2016, tentang subsidi listrik yang tepat sasaran. “Maka secara otomotis kos-kosan yang tidak masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), akan keluar dari tarif bersubsidi,” ujar Rizal.

Tak hanya itu, Rizal juga mengakui, aturan dari pemerintah pusat belum kuat untuk mencegah mereka yang sering melakukan praktek pencurian listrik, khususnya di kos-kosan. Nah soal itu, kata Rizal, ada prosedur yang akan menindaki oknum pemilik kos-kosan yang diketahui mencuri aliran listrik. “Sudah ada protrapnya sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan, dan hal itu siap kami terapkan bagi mereka yang melanggar,” tegas Rizal sembari mengatakan bawah peraturan itu berdasarkan Perdi PLN yang disahkan Dirjen Ketenagalistrkan RI.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *