Demokrasi Stunting

Umar Karim

Penulis : Umar Karim, S.IP
Pemerhati Demokrasi & Pengurus Partai PPP Kab. Gorontalo

MASSA berdempetan duduk di pinggir panggung yang dirias dengan warna kontras, hingga malu berdiri di pinggiran jalan. Semua mata memandang ke atas panggung. Dentum sound system ribuan watt yang memekakkan telinga hampir tak membuat massa bergeming.

Diatas panggung, seorang pria kelihatan gagah dengan baju kebesaran yang dipenuhi tempelan berbagai atribut berdiri sambil mengacung-acungkan kepalan tangan sambil tangan satunya memegang mikrofon yang didekatkan kemulutnya, seakan mic itu mau di kunyah.

Wajahnya memerah, dahinya mulai dilumuri keringat, urat lehernya menegang seperti kawat ditarik keras. Sedikit terbata-bata tapi tetap berusaha sekuatnya dalam orasi ia teriak, “jika saya terpilih nanti, saya akan perjuangkan agar di Desa ini dibangun jembatan yang kuat dari kontruksi baja dan beton”, “pilihlah saya..!!!, pilih nomor…??”.

Tak ada jawaban. Massa justru berisik. Spontan beberapa orang berdiri mengancungkan tangan sambil berteriak mengimbangi suara dari sound system yang keras, protes “pak, di sini tidak ada sungai,” teriak mereka berbarengan.

Mendengar teriakan protes, ia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menyela “gampang”, memotong protes tadi. “nanti saya perjuangkan sekalian di tempat ini dibangun sungai…”, “setuju…?”. hening, tak ada jawaban. “setuju..?” kembali suaranya menggelegar sambil tangannya dimasukkan kedalam saku celana seakan memberi isyarat.

Massa pun sontak berdiri mengelu-elukkan sang calon, histeris meneriakan dukungan. Itu sepenggal deskripsi sebuah kampanye yang menyebar lewat narasi yang belum tervalidasi nyatanya. Meski demikian, kita pun pasti tersenyum membacanya, sarkasme memang.

Walau tak sama persis, tumpukan fakta seperti itu saat pemilu seperti sekarang ini kerap berkelindan di sekitar kita. Kampanye sekedar menjadi ruang atraktif yang kehilangan substansi dan paradoks dengan tujuan kampanye seperti yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pemilu dimaksudkan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan citra diri peserta Pemilu.

Tidak koherennya kinerja lembaga perwakilan dengan visi dan misi yang merupakan janji disetiap kampanye membuat ekspektasi pemilih telah terjerembab. Meskipun di setiap kampanye kata “rakyat” sebagai diksi yang selalu dikemas dengan semantik yang apik dalam setiap retorika, akan tetapi setelahnya baru sangat terasa ternyata rakyat sekadar dijadikan komoditasan sich.

Visi dan misi sekadar resolusion the paper, di atas kertas saja, selebihnya tak memiliki nilai apa-apa. Ini berlangsung secara massif dan berulang-ulang, lalu kemudian berakumulasi memantik prilaku political fatique, meminjam istilah Azyumardi Azra dalam menjelaskan apatisme yang melahirkan kelelahan politik(Kompas, 2010).

Akibatnya,kini terbentuk karakter baru dimana pemilih tak lagi menaruh perhatian terhadap gagasan-gagasan para calon. Pemilih lebih cenderung tertarik pada nilai materi sebagai imbalan dari kehadirannya yang dibagikan setelah kampanye usai, dan tentu selebihnya sekedar menikmati suguhan gratis lenggok artis di atas panggung.

Sehingga jangan heran,meski janji calon telah melampaui nalar akal sehat membangun jembatan di tempat yang tidak memiliki sungai seperti pada sepenggal narasi di atas, calon tetap mendapatkan standing app lause yang riuh dari pemilih.

Sebaliknya dalam mempertahankan electoral, juga untuk mengimbangi “selera pemilih” yang telah bergeser, Partai Politik pun tak lagi menaruh perhatian serius terhadap kualitas calon. Calon tak perlu memiliki integritas dan memiliki kemampuan artikulasi yang mumpuni.

Partai Politik mau tidak mau harus menyodorkan calon yang memiliki kemampuan modalvote buying yang inherent dengan tuntutan pasar. Akhirnya menjadi hal yang lumrah ketika di atas panggung kampanye terkadang kita melihat calon nampak gagah tapi tak memiliki kemampuan artikulasi, gagap.

Karena tak memahami problem sesungguhnya yang dihadapi masyarakat dan ujungnya melontarkan ‘gagasan jongkok’membangun sungai sebagaimana cerita di atas. Implikasi dari keadaan ini menciptakan sebuah hubungan simbiotik saling menguntungkan antara Partai Politik, Calon dan Pemilih yang tunduk pada mekanisme pasar, sebuah kaidah ekonomi yang menurut Adam Smith harga sangat dipengaruhi oleh supply and demand, permintaan dan penawaran.

Runyam, Pemilu telah menjadi ruang pasar.Kapitalisasi Pemilu telah menyebabkan kampanye bukan lagi sebagai ruang persuasif dan edukatif. Akhirnya kampanye tak lagi riuh dengan adu gagasan meyakinkan pemilih serta miskin argumentasi solusi kuratif terhadap masalah yang dihadapi bersama.

Pada ujungnya kapitalisasi Pemilu telah menyebabkan demokrasi kehilangan subtansinya, dia netral dengan konsepsi dasar demokrasi bahwa ‘kekuasaan di tangan rakyat’ (rule by the people). Bergeser menjadi ‘uang penentu kekuasaan’.

Tak mengherankan jika kemudian corak Pemilu seperti ini menjadikan ruang sidang di gedung dewan perwakilan tak lagi menjadi ruang bicara, hening. Hampir tak ada lagi artikulasi yang sarat dengan adu argumentasi membela kepentingan rakyat, padahal secara geneakologis, dewan perwakilan adalah parlemen yang berasal dari bahasa Prancis le parle yang memiliki arti “bicara”.

Yang ada justru bisi-bisik, sesekali serentak berteriak kor, “setuju..!!!”, bak paduan suara, yang diakhiri gelegar ketukan palu lalu ramai-ramai antri boarding di ruang keberangkatan bandara, sungguh menggelikan.

Fungsi pun terkadang jadi bertambah, tidak hanya fungsi legislasi, budgetting dan controlling tapi bertambah satu, fungsi perdis, akronim dari perjalanan dinas yang populer diteriakkan demonstran ketika mengkritik kinerja lembaga perwakilan.

Konsep “pork barrel budget” idiom yang digunakan menyindir dana aspirasi di parlemen Amerika Serikat – ikut ditiru pula, jadinya kewajiban terhadap agregasi dan artikuluasi aspirasi masyarakat sering kali berubah menjadi ajang bagi-bagi proyek.

Miris, tapi apapun itu, meski realitas ini adalah de-demokratisasi akan tetapi masih dapat dirasionalisasi sebagai bagian dari dialektika demokrasi. Karena demokrasi tidak sekedar bekerja pada definisi idealnya akan tetapi demokrasi erat kaitannya dengan tatanan hidup (wayofliving) suatu masyarakat.

Ini hanyalah masalah tinggi rendahnya kualitas demokrasi yang ditentukan oleh kultur, tingkat kemajuan sosial ekonomi, kuantitas dan kualitas pandangan politik masyarakat. Karena memang demokrasi tidak bicara benar atau salah, demokrasi lebih mengenal banyak atau sedikit.

Kita semua tentu mafhum bahwa demokrasi yang bekerja di sistem yang runyam hanya akan melahirkan perubahan yang utopis. Tapi kita seolah tidak peduli karena sesungguhnya sebagian besar dari kita turut mencicipinya.

Coba lihat, dari kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketidak adilan hukum, hingga kesemerawutan di jalanan, ada saja di antara kita yang diuntungkan. Sebenarnya kita sadar bahwa kita telah terjangkit iepidemi hipokratis yang benar-benar munafik, cuman kita pura-pura menyangkalnya.

Dalam closing statement pada sebuah pertemuan ketika mencoba mensimplifikasi realitas tersebut saya pernah mengatakan, “kopi dengan sedikit gula mungkin hanya sedikit yang suka, tapi sejujurnya, demokrasi yang runyam seperti itu semua kita menikmatinya…”.

Saya kaget, saya mendapatkan tepuk tangan antusias dari audiens. Saya pun jadi tersenyum, saya maklum karena memang saya dan kita semua ikut menikmatinya. Sesungguhnya kita sedang dalam kepura-puraan. ***

Wallaahua’lam…

LaaTahzan

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *