Demi Legalitas Anak, Proses Isbat Nikah Dipermudah

RadarGorontalo.com – Ini informasi penting, yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di provinsi Gorontalo, dan 6 kabupaten/kota yang dinaunginya. Dimana, pada tahun 2017 ini, pemerintah lebih akan menggalakan atau mempermudah proses Itsbat Nikah, atau proses pernikahan yang diakui oleh negara. Dalam artian, guna lebih mempermudah segala pelayanan pemerintahan, bagi sang anak dari perkawinan yang meski secara agama dan keyakinan masing-masing, dianggap sah. Namun tidak, secara negara. Atau, perkawinan yang dilakukan hanya melalui orang per orang, berdasarkan keyakinan dari masing-masing pasangan yang menikah tersebut. Seperti kemudahan untuk mendapatkan Akta Kelahiran, pengurusan Kartu Keluarga untuk sang anak, dan sebagainya.

Hal itu terangkum dalam agenda studi komparasi atau konsultasi jajaran Komisi I Deprov Gorontalo, ke Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara (Kemenag Sulut) di Manado, kemarin. Dimana, dalam kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Deprov, Firman Soenge itu, jajaran komisi yang membidangi masalah Hukum, Politik dan Pemerintahan itu, mendapatkan aneka gambaran dan masukan, bahwa, di provinsi Sulut dan kabupaten/kota yang dinaunginya, proses untuk pengurusan Itsbat Nikah itu, lebih dimudahkan oleh pemerintah, bagi setiap masyarakatnya. “Olehnya, kami mengharapkan pula, agar terkait program Itsbat Nikah di provinsi Gorontalo nanti, lebih diberdayakan dan dioptimalkan penerapannya. Karena, pada intinya, hal ini semata-mata demi perkembangan dan legalitas dari keberadaan seorang anak, yang lahir dari pasangan suami-istri, yang meski mereka mengaku perkawinannya telah sah secara agama.

Namun tidak diakui oleh negara, karena pernikahannya tidak melalui prosedur-prosedur yang lazim ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi I Deprov, AW Talib, usai pertemuan jajaran Komisinya, dengan pihak Kemenag Sulut tersebut. “Artinya, selain dari cikal bakal pertumbuhan dan sisi psikologis sang anak itu sendiri, juga dari sisi pelayanan pemerintahan, seperti untuk mendapatkan Akta Kelahiran, dan sebagainya. Tidak akan mendapat pengakuan dari negara, jika pasangan tersebut, tidak melakukan pernikahan kembali, atau Isbat Nikah tersebut, di Pengadilan Agama.” imbuh dia lagi. “Olehnya, terkait program ini, pemerintah akan lebih mempermudah, pengurusannya. Bahkan, ada alokasi anggaran yang disiapkan, untuk setiap pengurusan mereka, yang hendak melakukan Istbat Nikah tersebut. Selain biaya perkara, kegiatan seremoni, syukuran dan sebagainya, yang sekiranya akan dilakukan oleh setiap pasangan, yang akan di Isbat-Nikahkan, tersebut,” urai politisi PPP ini.

INVENTARISIR DAN SOSIALISASI

Terkait proseduralnya sendiri, di provinsi Gorontalo, AW Talib dan jajaran Komisi I Deprov Gorontalo, mengharapkan program ini, sekiranya harus diawali dari sisi inventarisir dan sosialisasinya, oleh instansi-instansi terkait, dilintas provinsi dan 6 kabupaten/kota se provinsi Gorontalo. Seperti dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA), hingga di lingkup pemerintahan sampai ke tingkat desa/kelurahan. “Artinya, inventarisir disini, perlu didata dulu, ada berapa jumlah pasangan suami istri di setiap kabupaten/kota atau per kecamatan, yang dinilai hanya menikah secara agama, atau nikah siri, dan sebagainya. Terlebih mereka yang telah dikarunia anak. Untuk selanjutnya, disosialisasikan akan namanya program Isbat Nikah, atau perkawinan kembali, sesuai aturan negara atau pemerintah, di Pengadilan Agama.” ujar AW Talib.

Ditanya, apakah program ini, tidak mengenal batas usia perkawinan? AW Talib menjelaskan, bahwa program ini, terbuka untuk jenjang pernikahan dengan tidak mengenal batas usia sampai kapan pun. “Misalnya, ada yang menikah siri atau dengan keyakinan lain yang dianutnya di tahun 2011 atau dibawah tahun 2010, dan sudah mempunyai anak. Namun sampai sekarang, atau di tahun 2017 ini, belum menikah secara pemerintahan atau negara, maka mereka pun, bisa diproses melalui isbat nikah tersebut,” jelas AW Talib. “Dan terkait Isbat Nikah, atau pernikahan kembali dengan ketentuan negara dan pemerintah ini, perlu diketahui, tidak akan dilakukan secara massal, atau serentak, dengan banyak pasangan. Namun secara satu persatu, proses pernikahannya secara Isbat Nikah tersebut, di Pengadilan Agama.” papar AW Talib. “Olehnya, sekali lagi, kami mengharapkan, agar hal ini, perlu sosialisasi lebih lanjut, dan intens lagi, oleh lintas koordinasi, instansi-instansi terkait dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, ke seluruh masyarakat se provinsi Gorontalo, untuk prosedur penerapannya di lapangan,” harap mantan Sekkot Gorontalo ini. (ay1/rg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.