Daryatmo-Sudding Menang PTUN, Adhan Ketua Hanura Gorontalo

KETUA DPD Partai Hanura Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea bersama Ketua Dewan Pembina DPP Partai Hanura Dr. Wiranto. (foto/dok)

RadarGorontalo.Com – Polemik dualisme kepemimpinan partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berakhir. Hal ini seiring dengan keluarnya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan pengurus Hanura kubu Daryatmo-Sudding terhadap SK Kemenkumham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar.

“iya benar seperti itu putusannya.” kata Ahmad Yani, kuasa hukum kubu Daryatmo-Sudding yang turut hadir pada saat sidang pembacaan putusan. Hal ini diperkuat dengan surat penetapan dari PTUN nomor 24/G/2018/PTUN-JKT. Ada dua poin penting dari putusan PTUN yang mengabulkan gugatan kubu Daryatmo-Sudding. Pertama, mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat.

Adhan Dambea

Kedua, mewajibkan tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan keputusan nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020 tanggal 17 januari 2018 selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya. Sehingga itu kata Ahmad Yani, dengan keluarnya putusan PTUN ini, maka SK kepengurusan OSO-Herry Lontung Siregar tidak punya kekuatan hukum.

Dan melalui putusan sela ini, maka SK kepengurusan partai Hanura dikembalikan kepada SK lama yakni kepengurusan OSO-Sarifuddin Sudding. Selain itu, dengan putusan PTUN ini, maka segala permasalahan yang terjadi di Hanura termasuk, pemecatan, PAW, dan penyitaan aset kantor Hanura yang terjadi di beberapa daerah bisa dihentikan. Atas keluarnya putusan ini, Daryatmo menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim hukum partai Hanura dibawah koordinasi Adiwarman, Ahmad Yani, Didi Apriadi dan lainnya.

SALINAN putusan PTUN Jakarta yang menerima gugatan pengurus DPP Hanura kubu Daryatmo-Sarifudin Suding. (foto/dok)

Daryatmo juga sangat berterima kasih kepada seluruh kader yang terus memberikan dukungan proses hukum di PTUN. “kepada semua kader agar tetap tenang, hindari sikap euforia sambil menunggu rapat pleno.” ujarnya. Bagaimana dengan kepengurusan partai Hanura di daerah? Ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea mengaku bersyukur dengan keluarnya putusan ‘sela’ PTUN Jakarta. Artinya kata Adhan, dengan putusan ini, maka kepengurusan yang sah sekarang adalah kepengurusan Munaslub I tahun 2016 dengan ketua umum OSO dan sekretaris Sarifuddin Suding.

“semua kegiatan partai, termasuk administrasi surat menyurat yang bukan ditandatangani Sarifuddin Suding sebagai sekretaris jenderal secara hukum tidak sah.” tegasnya. Dan semua keputusan yang diproduk berdasarkan kepengurusan OSO-Herry Lontung Siregar tidak sah secara hukum. Termasuk kepengurusan DPD Hanura Gorontalo hasil Musdalub di Jakarta yang SK-nya ditandatangani OSO-Herry Lontung Siregar tidak berlaku lagi atau batal secara hukum. Karena dengan keluarnya putusan PTUN ini, maka kepengurusan di daerah-daerah dikembalikan dan mengacuh pada SK Munaslub 1 tahun 2016. “untuk ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo dikembalikan kepada Adhan Dambea yang sah secara hukum.” tuturnya. (awal/rg)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *