Dana Ratusan Miliar, Terancam Dikembalikan

Gubernur Rusli Habibie menerima piagam penghargaan dari Menkeu yang diserahkan Kanwil Dirjen Perbendaharaan, disela sela rakorev

RadarGorontalo.com – Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2017 mencapai 60,73 persen atau 199,5 Milyar Rupiah dari total pagu Rp. 328,5 Milyar Rupiah. Di level kabupaten kota, realisasi penyerapan APBN 2017 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Boalemo dengan presentasi 68,78 Persen atau sebesar 2,52 Milyar Rupiah dari total pagu 3,66 Milyar Rupiah. Sementara itu untuk tingkat penyerapan anggaran terendah ada di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yakni 10,11 Persen atau senilai 1,91 Milyar Rupiah dari total pagu Rp 18,9 Milyar. “Pertanyaan saya kepada satker baik APBD maupun APBN mampukah kita untuk menyelesaikan disisa waktu dua bulan ini menghabiskan sisa anggaran yang ada. Bahkan ada informasi daerah lain ada yang belum proses lelang. Kita, baik provinsi dan kabupaten/kota rajin melobi anggaran ke pusat, tapi saya lihat tidak maksimal. Kalau DAU itu bisa jadi Silpa untuk tahun berikutnya. Tapi untuk Tugas Perbantuan dan DAK tidak bisa” kata Gubernur Rusli Habibie saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi APBD dan APBN tingkat Provinsi Gorontalo, Senin (16/10).

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, Rusli meminta kepada kabupaten/kota agar melaksanakan perencanaan program setahun sebelum program itu berjalan, dimana hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. “Alhamdulillah di provinsi serapan anggaran kita di akhir tahun di atas 90 Persen baik itu DAK (APBN) maupun APBD. Itu karena kita merencanakan program di tahun sebelumnya. Jadi ketika APBD di sahkan di Desember, maka di awal tahun programnya sudah bisa jalan,” tambahnya. Gubernur juga mengatakan bahwa kedepan ranperda APBD kabupaten/kota akan dievaluasi secara ketat program programnya harus jelas, walaupun ada program kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan program pemerintah pusat, namun follow money program harus diikuti. Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan kepada kabupaten/kota, agar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk jug amasalah lahan. “Tolong teman teman bupati/walikota, ketika menyampaikan program kepada kami, dan kami lakukan program disana, tolong didukung dengan pembebasan lahan, ini menjadi kendala dari Balai Sungai dan Balai Jalan, dimana potensi anggaran yang akan dikembalikan adalah sebesar kurang lebih Rp 90 miliar, kita sudah susah susah mencari anggaran, tapi karena kendala yang ada maka terancam akan dikembalikan, begitu juga anggaran Rp 200 miliar yang gagal lelang di Sungai Bulango. Untuk itu, kita harus serius menjalankan program program ini,” pungkasnya.

Diketahui, untuk belanja APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri hingga bulan Agustus 2017 sudah mencapai 53,7 Persen. Angka itu di atas serapan rata rata nasional sebesar 47,5 Persen. Tidak salah kemudian jika posisi Gorontalo berada diurutan ke tujuh provinsi dengan serapan anggaran terbaik di bawah Papua Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi barat, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta dan Jawa Barat. Sejauh ini serapan anggaran untuk APBD Provinsi Gorontalo juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Dari total 854 Milyar Rupiah belanja fisik, realisasi keuangan sudah mencapai 523 Milyar Rupiah. Presentasi realisasi fisik bulan September 2017 sebesar 72,67 Persen jauh di atas target sebesar 66,69 Persen. Realisasi keuangan bulan September 2017 sebesar 61,25 Persen juga di atas target yang hanya sebesar 59,80 Persen. (RG-25)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.