Dana Kampanye Dibatasi 6 M ?

pilkada serentak 2018

RadarGorontalo.com – Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 terkait penggunaan dana kampanye hingga besaran sumbangan perseorangan, batasannya sedikit dinaikkan 50 persen lebih besar dibanding pilkada serentak sebelumnya. Ada bocoran, untuk Gorontalo Utara dana kampanye akan dibatasi pada angka Rp. 6 miliar, sedangkan Kota Gorontalo bisa sedikit lebih besar sekitar Rp. 8 sampai 10 miliar.

Memang KPU Kota Gorontalo maupun Gorontalo Utara, belum menetapkan batas maksimal penggunaan dana kampanye di pilkada serentak kali ini. Menurut informasi, penentuannya akan dilakukan dalam waktu dekat, usai menggelar rapat kerja bersama seluruh LO paslon.

Bocoran yang diperoleh, penentuan batasan penggunaan dana kampanye di Pilkada serentak kali ini, tak jauh-jauh dari Pilgub yang sebelumnya dibatasi pada angka Rp. 11 milyar. Apalagi sesuai aturan, batas ambang penerimaan sumbangan dari pihak luar, sudah dinaikkan 50 persen lebih besar. Diperkirakan Gorut berkisar 4 sampai 6 miliar, sedangkan Kota Gorontalo bisa 8 sampai 10 miliar. Tapi itu tergantung kesepakatan masing-masing LO Paslon. “Saya belum mau berspekulasi soal nilainya, karena itu masih akan dibahas dalam raker bersama perwakilan masing2 paslon,” kata Ketua KPU Gorut Fadliyanto Koem.

Sementara itu Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba menjelaskan, dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017. Kemudian bentuk dana kampanye adalah: uang; barang; atau jasa. Dana kampanye yang berbentuk uang mencakup uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga dan penerimaan melalui transaksi perbankan. Dana kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan calon yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. “Sesuai pasal 6 ayat 5, dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima,” Ujarnya.

Kemudian nominal yang bisa diberikan kepada pasangan calon ada batasannya. Pasal 7 ayat 1 menyebut dana kampanye dari sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp 75 juta selama masa kampanye.

Angka itu lebih besar dari ketentuan di UU Pilkada sebelumnya yaitu Rp 50 juta. Begitu juga untuk dana kampanye dari kelompok atau badan hukum swasta sebelumnya maksimal Rp 500 juta, kini maksimal bisa sumbang Rp 750 juta. “Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik nilainya paling banyak Rp 750.000.000 setiap partai politik selama masa kampanye,” Paparnya. Dana Kampanye yang berasal dari partai politik, gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *