Dana Desa Diawasi Polisi

ilustrasi (Anwart/RG

RadarGorontalo.com – Hingga hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian. Pemerintah ingin menutup celah penyelewengan tersebut. Polisi digandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk ikut megawasi.

Kemarin (20/10) perjanjian kerja sama antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Tito Karnavian ditandatangani. Perjanjian tersebut berisi tentang kerja sama Polri, Kemendagri, dan Kemendes untuk pengawasan, pencegahan, dan penanganan penyelewengan dana desa. Dalam penandatangan tersebut juga disaksikan oleh Kepolda seluruh Indonesia dan beberapa Gubernur melalui video converence.

”Dengan MoU ini harapannya tidak ada penyimpangan penggunaan dana desa,” kata Eko yang ditemui seusai acara. Dengan demikian diharapkan dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengawasan akan dilakukan oleh polsek-polsek seluruh Indonesia. Eko mengatakan salah satunya adalah mengawasi akuntabilitas dan keterbukaan penggunaan dana. ”Nanti setiap desa diwajibkan ada baliho yang memperlihatkan penggunaan dana desa. Kapolsek bisa mengingatkan kalau harus ada itu,”tuturnya.

Sementara itu Tito mengatakan jika keterlibatan kepolisian dalam pemanfaatan dana desa ini bukan untuk menakut-nakuti. Polisi diharapkan juga dapat melakukan pendampingan. ”Mungkin ada kepala desa yang belum tahu bagaimana pembukuan, nanti kapolsek bisa mendampingil. Mereka kan sekolah mendapatkan ilmu itu juga,” ujar Tito.

Dia miris karena melihat beberapa kasus penyelewengan dana desa bukan karena kesengajaan. ”Misalnya ada yang tidak paham kalau penggunaan harus ada notanya. Ada beberapa yang tidak sengaja,” kata Tito.

Selain pengawasan dan pendampingan, Tito juga mengatakan jika anggotanya juga bisa memberikan arahan bagaimana penggunaan dana desa. Sebab 20 persen penggunaan dana desa harus padat karya. Selain itu juga masyarakat juga harus diajak dalam mengusulkan pemanfaatan dana desa.

Tito memang sengaja berpesan jika penindakan hukum merupakan langkah terakhir. ”Jadi adanya keterlibatan polisi ini bukan seperti ngintip-nginti, mencari kesalahan,” jelasnya.

Setelah melakukan video converence dengan jajarannya, Tito meminta agar mereka melakukan rapat internal. Desember nanti Tito akan melakukan evaluasi. Untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi pertiga bulan.

Polri tidak main-main untuk mengawasi dana desa ini. Jika ada anggotanya yang terlibat penyelewengan dana desa, maka Tito mengancam akan menghentikan karirnya. ”Kalau ada yang berprestasi, saya janji akan saya promosikan,” terangnya.
Tito pun berencana untuk meminta anak buahnya membuat aplikasi pengaduan penyelewengan dana desa. ”Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak harus ke kantor polisi. Nanti akan kami buatkan,” bebernya. (lyn)

Berita Terkait

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *