Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Jatah Gorontalo 10,14 Triliun

ilustrasi

RadarGorontalo.com – Walaupun sudah ditetapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada bulan Oktober, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baru diserahkan di Istana Negara oleh Presiden 7 Desember kemarin. Anggaran ini kemudian diteruskan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) ke daerah masing-masing.

Dari Rp. 2.070 Triliun yang diserahkan ke seluruh daerah, Provinsi Gorontalo menerima daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) lewat penyelenggaraan APBN sebesar Rp. 10,14 Triliun. DIPA tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPBN Provinsi Gorontalo, Ismet Saputra kepada Instansi Vertikal, Satuan Kerja (satker) Provinsi, Kabupaten dan Kota, di gedung Dulohupa, Provinsi Gorontalo, Senin (19/12).

Menurut Ismet, DIPA Provinsi sebesar Rp. 10,14 Triliun ini telah disesuaikan dengan target dan serapan sebelumnya, demi mewujudkan APBN yang lebih realistis, kredibel, dan berkelanjutan. Anggaran terbesar berada di Kota Gorontalo, yakni Rp. 3,237 Triliun. Disusul Provinsi sebesar Rp. 2,254 Triliun, Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 1,032 Triliun, Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 897,7 Miliar, Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 861,7 Miliar, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 854,3 Miliar, dan Kabupaten Gorontalo Utara Rp. 734,2 Miliar.

Untuk alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017, dari total 10,14 Triliun, dialokasikan sebsar Rp. 6,213 Miliar, yang terdiri atas dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 98,8 Juta, dana bagi hasil SDA sebesar Rp. 29,5 Juta, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 4,13 Miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp. 704,7 Juta, DAK non fisik sebesar Rp. 679,4 Juta, dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 52,5 Juta dan dana desa sebesar Rp. 513,9 Juta.

Dikatakan Ismet, untuk DID ditargetkan agar 6 Kabupaten dan Kota serta Pemprov Gorontalo bisa meraih opini WTP, karena faktor utama penerima DID adalah telah meraih opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu. “Selain itu penilaian kinerja daerah dalam penghitungan DID dilakukan melalui pendekatan tiga indikator, yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan,” jelas Ismet.

Dirinya mengharapkan, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten dan Kota, agar menggunakan DIPA ini sebagai dasar untuk mensinkronkan pelaksanaan anggaran, baik yang didanai dari APBN maupun APBD. “Pastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2017 secar seimbang,” pungkasnya. (rg-63)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *