Daerah Istimewa Gorontalo?

Monumen pejuang perintis kemerdekaan Nani Wartabone (foto: istimewa)

RadarGorontalo.com – Hari ini, Senin 23 Januari 2017, tepatnya 75 tahun lalu, atau pada tanggal 23 Januari 1942, rakyat Gorontalo saat itu, dibawah pimpinan pahlawan nasional dari Gorontalo, Nani Wartabone, memproklamirkan kemerdekaan rakyat Gorontalo dari bangsa penjajah. Sehingga, dikenallah, di setiap tanggal 23 Januari tersebut, seluruh rakyat Gorontalo memperingatinya sebagai hari Patriotik 23 Januari.

Tak heran, dalam pembicaraan ringan sejumlah kelompok pemuda, seperti Ketua Pemuda Panca Marga provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dan sejumlah pemuda lainnya, disalah satu warung kopi, di bilangan ex bioskop Murni Kota Gorontalo, beberapa hari lalu, sempat tercetus, bahwa pemerintah pusat seharusnya, memberi penghargaan atas kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Gorontalo, 3 tahun sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. “Mestinya, dengan kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Gorontalo, 3 tahun lebih dahulu dari Proklamasi 17 Agustus, kita layak mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Semisal, menjadikan status provinsi Gorontalo ini, sebagai Daerah Istimewa Gorontalo. Karena, dengan kemerdekaan yang lebih awal kita raih itu, kita tidak beda dengan Aceh dan Yogyakarta,, yang telah memperoleh status sebagai daerah istimewa,” ungkap para pemuda ini.

Mereka menyebutkan, dari sekelumit data dan gambaran yang dibekali mereka, Aceh memperoleh status Daerah Istimewa, karena turut andil dan berjasa dalam mensuplay bantuan kapal-kapal perang dan amunisi, untuk membantu kemerdekaan rakyat Indonesia di daerah sekitarnya, pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Adapun keistimewaan Yogyakarta, dikarenakan daerah tersebut lebih dahulu merdeka dari Indonesia, dengan sistem pemerintahan kesultanan, yang dipimpin seorang raja.

“Lalu, apa bedanya dengan kita (Gorontalo). Artinya, dengan kemerdekaan Gorontalo dari bangsa penjajah, yang direbut 3 tahun sebelumnya, bukankah itu telah menjadi spirit, semangat dan motivasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia, untuk sama-sama berjuang mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Iya kan?” sahut mereka lagi.

Menyikapi hal ini, pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gorontalo, DR. Dikson Junus, menjelaskan, bahwa sah-sah saja, bila ada pihak atau dari pemerintah provinsi Gorontalo sendiri, yang mengajukan proposal atau mengusulkan provinsi Gorontalo menjadi Daerah Istimewa, dengan kriteria atau alasan, menjadi daerah yang 3 tahun lebih dahulu merdeka, sebelum tahun 1945. “Tapi, pengajuan atau usulan untuk menjadi daerah istimewa itu, tidak mudah. Idealnya, harus benar-benar dikaji dan perlu tinjauan yang lebih mendalam, seberapa layak status daerah istimewa diberikan untuk provinsi Gorontalo.” ungkap Dikson. “Artinya, status sebuah daerah istimewa, baru akan diakomodir oleh pemerintah pusat, jika benar-benar terdapat banyak keistimewaan di daerah tersebut, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tapi menurut saya, sah-sah saja, bila Gorontalo diusulkan sebagai daerah istimewa, karena alasan kemerdekaan yang diraih 3 tahun lebih dahulu dari Proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut. Namun harus lebih awal diperbanyak pengkajiannya secara mendalam dan komprehensif (menyeluruh),” imbuh alumnus UGM Yogyakarta ini.

DAERAH OTSUS 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, yang menangani bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, AW Talib, saat berbincang-bincang dengan RADAR kemarin, mengatakan bahwa memang, tidak mudah untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan dari pemerintah pusat, akan status sebuah daerah istimewa. “Yogyakarta, disaat dulu itu, tidak beda dengan negara Brunei Darussalam, atau Papua Nugini, yang menempel negara-nya di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Artinya, saat merdeka lebih dahulu dari Indonesia, Yogyakarta bisa membentuk negara sendiri, meski letaknya berada di pulau di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Cuma karena, Yogyakarta mau bergabung dengan Indonesia, maka diberikanlah status sebagai Daerah Istimewa itu,” ujar AW Talib. “Olehnya, bila ditanya kepada saya, tentang peluang Gorontalo untuk menjadi Daerah Istimewa, maka menurut saya, lebih idealnya itu, Gorontalo bisa diusulkan mendapat penghargaan, menjadi daerah Otsus (Otonomi Khusus). Artinya, ada perhatian yang lebih dari pemerintah pusat, dilihat dari sejarah hari Patriotik 23 Januari tersebut. Karena, untuk mengakomodir status sebuah daerah istimewa, memerlukan kajian yang begitu dalam, dan harus benar-benar komplit. Apa sisi keistimewaannya, dan sebagainya,” pungkas mantan politisi PPP di Komisi II DPR RI Senayan ini. (rg-28)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *