Cegah Politik Uang, Bawaslu dan KPU Beda Pendapat

RAPAT Teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, dengan menghadirkan KPU dan peserta pemilu se-Gorontalo

RadarGorontalo.com– Bawaslu dan KPU Provinsi Gorontalo beda pendapat terkait pemberian uang transport kepada peserta kampanye.

Bahkan perdebatan ini berlangsung alot dalam rapat kerja teknis, yang digelar Bawaslu Provinsi Gorontalo yang dihadiri ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, unsur partai politik, maupun para calon anggota DPD RI daerah pemilihan Gorontalo.

Ketua KPU Fadli Koem menyampaikan bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, membolehkan uang transport bagi para peserta kampanye.

Dimana pada pasal 286 ayat 1 berbunyi bahwa, setiap pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.

Namun dalam pasal 286 tersebut adan penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan “menjanjikan dan/atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dan pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan “materi lainnya” kata Fadli tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transport peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

“Di Undang-undang sudah sangat jelas, bahwa money politik itu dikecualikan biaya makan minum dan transport, karena ini di undang-undang boleh, maka kita membolehkannya.

Akan tetapi berdasarkan dengan standar dari nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah,” ungkapnya. Meskipun KPU sudah membolehkan, dengan berdasarkan undang-undang.

Berbeda dengan pendapat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Menurut Ketua Bawaslu Jaharudin Umar bahwa terkait dengan biaya transportasi dan makan minum, itu memang sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, tapi penjelasan tentang pasal tersebut harus ditentukan dengan peraturan KPU.

“Sampai dengan hari ini, peraturan KPU yang menentukan biaya transport dan makan minum belum ada. Memang pelaksana teknisnya adalah KPU.

Karena KPU Provinsi menyampaikan ini hasil pleno, kami tetap akan konsultasi ke Bawaslu RI. Karena sesuai arahan dari Bawaslu RI bahwa terkait biaya transport dan makan minum ini harus diberikan dalam bentuk barang,” ujarnya.

Jaharudin menambahkan bahwa, semangat Pemilu ini, adalah menolak politik uang, seperti yang telah digaungkan selama ini. “Kita sudah menggaungkan bahwa tolak politik uang.

Bahkan dalam undang-undang juga sudah sangat jelas bahwa dilarang memberikan uang. Sehingga itu kita inginkan bahwa pemilu 2019 ini bebas dari politik uang,” tandasnya. (try)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *