Buruh Gorontalo Tolak Upah Murah

Unjuk rasa di hari buruh yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Provinsi Gorontalo.

RadarGorontalo.com – Tiga hal menjadi isu utama dalam peringatan Hari Buruh, Senin (1/5). Pertama meminta penghapusan outsourcing atau tenaga kontrak, kedua jaminan sosial untuk buruh, ketiga penolakan upah murah. Dalam aksi damai di jalanan Kota Gorontalo, para buruh mendesak pemerintah daerah mencabut izin perusahaan yang tidak melaksakan tiga hal tersebut.

Lewat orasinya, Meyske, Anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Provinsi Gorontalo meminta, Outsourcing dan pemagangan harus dihapus, karena menurutnya sangat merugikan dan menyengsarakan buruh. Sehingga dirinya meminta pada Pemerintah Daerah (Pemda) di Gorontalo, agar dapat memoratorium perusahaan alih daya, atau mencabut izin perusahan tersebut.

Apalagi perusahaan seperti ini sudah menjamur di Gorontalo. Kemudian, pemda harus menggratiskan jaminan kesehatan pada buruh tanpa iuran. Dengan kata lain, jaminan kesehatan murni dibiayai oleh APBN dan APBD. Bahkan dirinya meminta, pemda harus berani menjamin buruh mendapatkan hak terhadap jaminan kesehatan. Sementara untuk tuntutan penolakan UMP murah, artinya pihaknya meminta pemda harus mencaut izin perusahaan yang tidak membayar UMP sesuai dengan ketentuan. Dan memperkuat pengawasan terhadap pengupahan di Gorontalo. “Pemda harus memikirkan kesejahteraan pekerja di bumi Gorontalo. Apalagi UMP di Gorontalo tercatat UMP paling kecil di Indonesia,” tegas Meyske.

Untuk Kota Gorotalo sendiri, Walikota Gorontal Marten A Taha mengakui, memang penerapan Outsourcing dan pemagangan itu tidak memberikan kejelasan tentang masa depan buruh. Terkecuali bagi mereka yang sudah menjadi pekerja tetap di perusahaan itu. Dan mengenai dengan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo sendiri, belum mencantumkan dalam peraturan daerah soal itu. “Untuk menjaga supaya tidak ada kecemburuan sosial, kami hanya mendorong perusahaan di Kota Gorontalo untuk mempekerjakan karyawannya tanpa Outsourcing dan pemagangan. Dan sampai dengan saat ini kami sudah membuat regulasinya, yakni Perda tentang ketenaga kerjaan,” ungkap Marten.

Berkaitan dengan jaminan sosial, Marten jelaskan masih banyak perusahaan swasta yang belum membayar iuran BPJS. Dan bagi buruh yang tidak temasuk sebagai anggota BPJS baik kesehatan dan ketenaga kerjaan, Pemkot Gorontalo upayakan masuk dalam kartu sejahtera. Dengan kartu sejahtera tersebut, iuran kesehatan semuanya ditanggung Pemda Kota Gorontalo. “Soal pencabutan izin perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan buruh, tentu itu tidak mudah dilakukan. Hanya LKS Tripartit yang bisa melakukan hal itu, maka dari itu saya sudah mengukuhkan pengurus LKS Tripartit Kota Gorontalo.

Sedangkan untuk upah minimum di Gorotalo, baru satu perusahaan yang menerapakannya. Dan perusahaan yang belum menerapkan pemberian upah sesuai UMP pada buruh, karena ada beberap faktor yang menjadi kendala. Seperti biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, untuk efesiensi keberlangsungan perusahaan. Dan jika perusahaan tidak jalan, maka dampaknya juga tidak baik untuk pemerintah,” tutur Marten.(rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.