BNP Gorontalo Digugat 1 Miliar

sidang-praperadilan-panitera-pn-jakut-digelar-perdana-hari-ini-PWWZybgJLf

Penangkapan Diduga Salah Prosedur

RadarGorontalo.com – Jika masyarakat sipil mempraperadilkan polisi, itu mungkin sudah biasa. Namun bagaimana, bila anggota polisi justru mempraperadilkan kesatuannya, yang didiami oleh mayoritas sesama anggota korps baju coklat ini, meski bukan di kesatuan Polda, Polres, maupun Polsek? Hal ini terjadi di kesatuan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Gorontalo.

Diduga karena melakukan kesalahan prosedur penangkapan terkait narkoba, BNP Gorontalo dipraperadilankan oleh anggotanya sendiri, berinisial RPM, yang gugatan persidangan Praperadilannya, dimulai Senin (8/8), di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Tidak hanya gugatan praperadilan akan dugaan kesalahan prosedur penangkapan terkait narkoba saja, bahkan dalam salah satu klausul atau poin gugatan praperadilan tersebut, RPM selaku Pemohon melalui kuasa hukumnya Ismail Pelu SH and Partner’s, turut mengajukan gugatan sebesar Rp 1 Miliar untuk membayar ganti rugi, kepada Termohon BNP Provinsi, atas dugaan kesalahan prosedur penangkapan kliennya tersebut.

Dari informasi yang dihimpun RADAR, kasusnya bermula, saat seorang lelaki berinisial BCM tertangkap tangan oleh pihak Termohon BNP Gorontalo, menjemput paket narkoba dari salah satu jasa pengiriman barang, pada 3 Juni lalu. Dari perkembangan penyelidikannya, BCM mengaku bahwa paket narkoba itu, diperintahkan pengambilannya oleh Pemohon RPM, yang anehnya justru sebagai personil BNP Gorontalo yang bertugas di bagian Barang Bukti Narkoba di BNP Gorontalo. Singkat cerita, pada tanggal 27 Juni, pihak BNP atau Termohon, melakukan penangkapan terhadap pemohon RPM di rumahnya, dengan memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon.

Namun menurut Kuasa Hukum RPM, Ismail Pelu SH, hal itu justru sebagai titik awal dugaan kesalahan prosedur penangkapan, hingga kasus ini di pra peradilankan. Dimana, Termohon (BNP) tidak menyerahkan tembusan surat penangkapan kepada Pemohon atau keluarga Pemohon. Karena tindakan Termohon (BNP), bukan suatu peristiwa tertangkap tangan. Olehnya, Pemohon dan keluarganya, harus diberikan surat penangkapan tersebut. Karena bersifat imperaktif atau mutlak, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Selain dugaan kesalahan prosedur penangkapan itu, Termohon BNP juga, dinilai oleh Kuasa Hukum RPM, tanpa dibekali Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo, saat melakukan penggeledahan di rumah Pemohon RPM, pada tanggal 27 Juni itu juga. Alasan Termohon BNP, karena sifatnya mendesak, maka mereka belum sempat mengurusi surat izin dari Ketua PN Gorontalo. Anehnya, rentang waktu tindak pidananya, bermula sejak 3 Juni lalu. Alasan pra peradilan lainnya, saat penggeledahan Termohon (BNP) tidak mendapat persetujuan dari keluarga Pemohon. Dan dalam penggeledahannya sendiri, tidak ditemukan alat atau barang yang diduga terkait narkoba.

Anehnya, sejak tanggal 27 Juni itu, Termohon tetap membawa Pemohon RPM, untuk dilakukan penahanan, hingga saat ini. Itu pun, menurut Ismail, surat penahanan Pemohon, tembusannya tidak pernah diserahkan kepada keluarga Pemohon. “Pada intinya, dalam hal ini, penangkapan terhadap klien saya RPM, belum memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Karena hanya membekali 1 alat bukti, yakni keterangan BCM yang tertangkap tangan, usai menjemput paket narkoba di salah satu jasa pengiriman barang tersebut,” ungkap Ismail.
“Dan, jika ditanya terkait masalah barang bukti dan dugaan kepemilikan narkoba, atas nama klien saya itu, kita belum ingin beranjak kesitu. Karena itu, teknis pengungkapannya di persidangan nanti. Yang kita pertanyakan pertama, adalah prosedur penangkapannya. Itu dulu,” imbuh dia.

Pihak BNP Gorontalo sendiri, saat dikonfirmasi RADAR, membenarkan bahwa pihaknya digugat Pra Peradilan oleh anggotanya sendiri. “Ya benar, digugat pra peradilan oleh Aiptu RPM, yang ditangkap karena terlibat narkoba,” aku salah satu personil BNP Gorontalo, semalam.

Sementara itu, pihak PN Kota Gorontalo yang dihubungi terpisah, melalui Paniteranya, Fony Uloli, membenarkan bahwa sidang gugatan Pra Peradilan Anggota BNP Provinsi atas kesatuannya itu, sudah dimulai sejak Senin (8/8) kemarin, dengan register pendaftaran perkaranya di bagian Panitera Pidana, bernomor: 08/PRA-PID/2016/PN-GTO. Dijadwalkan untuk sidang kedua, akan dilakukan pada Selasa (9/8) hari ini, dengan agenda mendengarkan atau menerima penyampaian keterangan Termohon BNP Gorontalo dengan Kuasa Hukumnya Kasmun Gani SH, atas gugatan Pra Peradilan tersebut. Setelah pada hari Senin (8/8) kemarin, telah diawali penyampaian keterangan Pemohon RPM, melalui Kuasa Hukumnya Ismail Pelu, SH. (rg-28/rg-62)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.