Bertarung di Pilkada, Harus Nafas Panjang

pilkada serentak 2018

Modal Sedikit, Putus di Tengah Jalan

RadarGorontalo.com – Para figur yang akan bertarung di Pilwako maupun Pilkada Gorut, harus punya nafas panjang (modal,red). Karena pilkada kali ini, masa kampanyenya ditambah satu bulan. Jika tak siap, bisa-bisa putus di tengah jalan. Artinya, figur yang akan bertarung harus gandeng orang dengan modal besar.

Kalaupun pasangannya baik di papan satu atau papan dua, berlatar belakang sesama politisi atau birokrat, maka mereka harus gandeng pemodal besar, yang bisa membiayai pertarungan. Walaupun Peraturan KPU, sebagian besar mengadopsi ketentuan di 2017, tapi khusus untuk pilkada 2018, terjadi penambahan pada waktu tahapan. Kalau sebelumnya hanya 102 hari, maka untuk 2018 jadi 135 hari. penambahan masa kampanye dilakukan untuk menambah ketersediaan waktu tahapan. Pasalnya, pelaksanaan pilkada 2018 akan berlangsung di 171 daerah dengan jumlah pemilih yang besar.

Selain itu, waktu kampanye ditambah untuk memberikan space tambahan pada sengketa pencalonan. Baik itu di Bawaslu maupun Mahkamah Agung. Dan rencananya, Jumat (16/6) pilkada serentak 2018 akan dilaunching.

Biaya Pilwako Naik 100 Persen

Sementara itu, kalau 2014 biaya penyelenggaraan pilwako hanya Rp. 11 miliar, untuk Pilwako 2018 justru naik lebih 100 persen tepatnya Rp. 23 miliar. Dan Selasa (13/06), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkot dengan KPU Kota Gorontalo sudah ditanda tangani.

Kata Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kenapa dana Pilwako itu bertambah. Salah satunya penambahan tanggungjawab, yang dibebankan ke KPU Kota Gorontalo. Seperti pendanaan pemasangan atribut kampanye, yang sebelumnya dibebankan pada Partai Politik (Parpol) pendukung pasangan calon (Paslon), sekarang tidak lagi. Demikian pula pada pembiayaan pelaksanaan kampanye, yang bebannya sebelum itu dibebankan pada paslon, sekarang tidak. “Ini yang menyebabkan kenapa anggaran Pilwako itu bertambah yang kami ajukan atau yang disepakati Pemda,” ujar La Aba.

Sementara itu Walikota Gorontalo Marten A Taha jelaskan, pencairan dana Pilwako itu dilalukan bertahap. Pertama diambil dari APBD induk Pemkot Gorontalo sebesar Rp 1.5 miliar, ke dua pada APBD perubahan sebesar Rp 4 miliar. Untuk tahun ini kebutuhan KPU dalam penggunaan anggaran, mencapai Rp 5.5 Miliyar, sedangkan di tahun 2018, Rp 17.6 Miliyar. Yang pencairan dananya masing-masing kata Marten, masih diambil di APBD induk Pemkot Gorontalo. Penganggaran yang dilakukan Pemkot Gorontalo itu, sesuai dengan peraturan perundang-undang dan pemerintah pusat, menjadi kewajiban pemda. “Ajuan KPU telah kami pangkas sebanyak Rp 4 miliar. Sementara penetapan anggaran kali ini telah melewati pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), dan Badan Anggaran DPRD. Mereka telah menyepakati besaran anggaran tersebut,” ungkapnya.

Marten mengingatkan seluruh proses penyelenggara Pilwako, akan diawasi oleh parat penegak hukum, bahkan masyarakat. Dari pemerintah sendiri mendapatkan pengawasan secara internal dari inspektorat. Banyaknya anggaran yang dihibahkan pemerintah tidak menjadi masalah, asalkan sesuai peruntukan. “Jika anggaran sebesar itu tidak habis digunakan, maka KPU Kota Gorontalo wajib mengembalikan sisanya ke pemerintah,” ujarnya singkat. (rg-62)

Berita Terkait

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *