Bawaslu : KPU Bikin Pelanggaran

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Haslina Said, saat menunjukkan surat Bawaslu untuk KPU Provinsi
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Haslina Said, saat menunjukkan surat Bawaslu untuk KPU Provinsi

RadarGorontalo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, telah melanggar jadwal tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Haslina Said, dalam konfrensi pers menjelaskan, sampai dengan pukul 01. 00 Wita belum ada laporan hasil rapat pleno tertutup yang dilaksanakan KPU.

Dijelaskannya, seharusnya KPU sudah melaksanakan rapat pleno tertutup, satu hari sebelum rapat peleno terbuka. Artinya kata Haslina, tanggal 23 Oktober itu, KPU sudah melaksanakan rapat pleno tertutup, yang kemudian Senin, (24/10), KPU sudah melaksanakan rapat pleno terbuka, yang menghadirkan seluruh bakal pasangan calon. Namun sampai dengan pukul 01. 00 Wita dini hari, KPU belum memberikan laporan atas pelaksanaan rapat pleno. “Atas dasar inilah, Bawaslu menjadikan temuan pelanggaran administrasi bagi KPU Provinsi Gorontalo, karena telah melanggar tahapan yang sudah dijadwalkan,” ujarnya.

Menurut Haslina, meskipun penundaan pleno atas perintah KPU RI, tetap dianggap temuan oleh Bawaslu, dalam hal pelanggaran jadwal tahapan. Apalagi, tak ada informasi dari KPU ke Bawaslu untuk alasan penundaan rapat pleno. “Kita juga akan mengirim surat ke KPU Provinsi, terkait pelanggaran tahapan, dan meminta klarifikasi atas persoalan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Verrianto Madjowa, menjelaskan pihaknya telah membuka rapat pleno tertutup, namun karena rapat tersebut tidak korum, maka rapat pleno penetapan calon Gubernur masih di skorsing. “Rapat masih saya skorsing karena, belum memenuhi korum dan masih menunggu empat komisioner yang masih dalam perjalanan dari Manado,” ketusnya sembari manambahkan, sebelumnya empat komisioner ini melakukan konsultasi di Jakarta, terkait surat masuk dari Diknas Sulut. Saat ditanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, sebagaimana penilaian Bawaslu?

Verrianto Madjowa, mengatakan itu semua hak Bawaslu selaku pengawas pemilu, untuk menilai KPU melanggar atau tidak, yang pastinya kata Verrianto, KPU Provinsi Gorontalo tetap melaksanakan rapat pleno terbuka sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). “Kami mengaju pada pasal 67 ayat 1 dan 2, sementara penilaian Bawaslu itu terkait pelanggaran pasal 67 ayat 3 itu, tetap kita akan jalankan,” tegasnya. (rg-60)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *